The purpose of this research is to analyze the judgment of Permanent Court of Arbitration on China’s Nine Dash Line claim and Indonesia’s best strategies to resolve the claim of territory in Natuna Sea. In this study, qualitive methodes are used by taking various data and the source of the data to be verified. This research contains Chinese claim of “Nine Dash Line†in the Natuna Islands which overlaps with the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ). This China’s claim of “Nine Dash Line†has been protracted for several years and is a serious problem in the region of South China Sea. In the conflict, researches revealed that Indonesia has various plans, efforts and attitudes so that territory of the Republic Indonesia is maintaned. The ruling of Permanent Court of Arbitration says that China’s claim of “Nine Dash Line†are refutable and have no legal basis. But, china is rejects the ruling and still aggressive in the South Chine Sea which has potential to make instability in the region of South China Sea. The result of this study will show that the disputing state parties must implement and respect the ruling because it has became a source of international law. The ruling also has influence in dealing with chinese aggressiveness and regulation of maritime’s claim in the region of South China Sea.
Bahasa Indonesia
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis putusan Permanent Court of Arbitrationmengenai klaim “Nine Dash Line†milik Tiongkok dan strategi terbaik Indonesia dalam mengatasi pengklaiman wilayah di perairan Natuna. Dalam penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil berbagai data dan sumber yang akan diverifikasi. Skripsi ini berisi tentang klaim Tiongkok tentang “Nine Dash Line†di wilayah Kepulauan Natuna yang tumpang tindih dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Klaim “Nine Dash Line†Tiongkok ini sudah berlarut-larut selama beberapa tahun dan menjadi masalah serius di kawasan Laut China Selatan. Dalam konflik tersebut peneliti mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki berbagai rencana, upaya dan sikap agar wilayah kedaulatan Republik Indonesia tetap terjaga.Putusan dari Permanent Court of Arbitration mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai “Nine Dash Line†terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum. Akan tetapi Tiongkok menolak putusan tersebut dan tetap agresif di Laut Cina Selatan sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan Laut Cina Selatan. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa negara pihak yang bersengketa harus melaksanakan dan menghormati putusan Permanent Court of Arbitration tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Putusan tersebut juga memiliki pengaruh di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok dan pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan Laut China Selatan.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.