Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Stateless Person dalam tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia

Uti Possidetis: Journal of International Law · Vol. 1 No. 3 (2020) · hlm. 277–309

DOI
10.22437/up.v1i3.10873
ISSN
2721-8333, 2721-8031
Terbit
2020-11-23
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

This study aims to determine how stateless persons are regulated based on international legal instruments and national legal instruments in Indonesia. Indonesia, which is affected by globalization due to the incessant promotion of tourism, has regulations on the traffic of foreigners through Law Number 6 of 2011 concerning Immigracy and on the other hand Indonesia does not recognize the existence of Stateless Persons which is different from the regulations as stated in the Convention Relating To The Status of Stateless Persons 1954. This study aims to find out that the current regulation regarding stateless persons in Indonesia has not been specifically regulated. Although Indonesia has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights. This shows that Indonesia has not strictly regulated and in its handling of stateless people tends to be slow which results in detention exceeding the specified threshold. As for the formulation of the problem raised, namely how to regulate Stateless People in International Law and in Indonesian immigration law and the legal consequences obtained. The research method used is a normative type by means of literature study. The results of this study indicate that the arrangement for Stateless Persons in the international sphere is different from that in Indonesia because there are no strict regulations regarding this matter.

Bahasa Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Orang Tanpa Kewarganegaraan atau Stateless Person berdasarkan instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional di Indonesia. Indonesia yang terdampak dalam globalisasi karena gencarnya promosi pariwisata memiliki pengaturan terhadap lalu lintas orang asing melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasiaan dan disisi lain Indonesia tidak mengakui keberadaan Orang Tanpa Kewarganegaraan berbeda dengan pengaturan sebagaiman tercantum dalam Convention Relating To The Status of Stateless Persons 1954. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pengaturan mengenai Orang Tanpa Kewarganegaraan di Indonesia untuk saat ini belum diatur secara khusus. Walaupun Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mengatur dengan tegas dan dalam penanganannya terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan cenderung lambat yang mengakibatkan pendetensian melebihi ambang dari batas yang ditentukan. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana pengaturan Orang Tanpa Kewarganegaraan dalam Hukum Internasional dan dalam hukum keimigrasian Indonesia beserta konsukuensi hukum yang di dapat. Metode penelitian yang digunakan adalaha tipe normative dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Orang Tanpa Kewarganegaraan di lingkup Internasional berbeda dengan pengaturan di Indonesia karena tidak adanya peraturan yang tegas mengenai hal ini.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 136 tautan kepenulisan bersama · 15 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Universitas Gadjah Mada
  • Sangmyung University
  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • University of Pecs
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Akbar Kurnia PutraUniversitas Jambi4
Bernard SipahutarUniversitas Jambi3
Dony Yusra PebriantoAfiliasi tidak diketahui3
Dony Yusra PebriantoUniversitas Jambi3
Akbar Kurnia PutraUniversitas Jambi2
Bernard SipahutarUniversitas Jambi2
Yudha PangestuAfiliasi tidak diketahui2
Yudha PangestuUniversitas Jambi2
Afrilianti AfriliantiAfiliasi tidak diketahui2
Dewi AfriliantiUniversitas Jambi2
Novianti NoviantiUniversitas Jambi2
Addin PrasetiaAfiliasi tidak diketahui2
Teguh YuwonoUniversitas Gadjah Mada2
Retno KusniatiAfiliasi tidak diketahui2
Retno KusniatiUniversitas Jambi2
Teguh YuwonoUniversitas Jambi2
Defri Wim KhameswaraAfiliasi tidak diketahui2
Defri Wim KhameswaraUniversitas Jambi2
Elizabeth SiregarUniversitas Jambi1
Netty NettyUniversitas Jambi1
Rahayu Repindowaty HarahapUniversitas Jambi1
Eva Juliana PurbaAfiliasi tidak diketahui1
Eva Juliana PurbaUniversitas Jambi1
Tan Xuan YinSangmyung University1
Mentari Putri WulandariUniversitas Jambi1
Munawir MunawirUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Try HardyanthiUniversity of Pecs1
Helmi HelmiUniversitas Jambi1
Ridhwan RidhwanUniversitas Jambi1
Panji SiagianUniversitas Jambi1
Ary Dean AmriUniversitas Jambi1
Nosil ElviniUniversitas Jambi1
Tira Nur RahmahUniversitas Jambi1
Osa SorayaUniversitas Jambi1
Khairurroziqin KhairurroziqinUniversitas Jambi1
Muhammad FarhanUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Utipossidetis/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Stateless Person dalam tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">Stateless Person dalam tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Khalid, Fadjri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ardianto, Budi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Khalid, Fadjri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Ardianto, Budi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Stateless persons</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Refugees</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Imigrant</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Orang Tanpa Kewarganegaraan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Pengungsi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Imigran</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This study aims to determine how stateless persons are regulated based on international legal instruments and national legal instruments in Indonesia. Indonesia, which is affected by globalization due to the incessant promotion of tourism, has regulations on the traffic of foreigners through Law Number 6 of 2011 concerning Immigracy and on the other hand Indonesia does not recognize the existence of Stateless Persons which is different from the regulations as stated in the Convention Relating To The Status of Stateless Persons 1954. This study aims to find out that the current regulation regarding stateless persons in Indonesia has not been specifically regulated. Although Indonesia has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights. This shows that Indonesia has not strictly regulated and in its handling of stateless people tends to be slow which results in detention exceeding the specified threshold. As for the formulation of the problem raised, namely how to regulate Stateless People in International Law and in Indonesian immigration law and the legal consequences obtained. The research method used is a normative type by means of literature study. The results of this study indicate that the arrangement for Stateless Persons in the international sphere is different from that in Indonesia because there are no strict regulations regarding this matter.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Orang Tanpa Kewarganegaraan atau Stateless Person berdasarkan instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional di Indonesia. Indonesia yang terdampak dalam globalisasi karena gencarnya promosi pariwisata memiliki pengaturan terhadap lalu lintas orang asing melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasiaan dan disisi lain Indonesia tidak mengakui keberadaan Orang Tanpa Kewarganegaraan berbeda dengan pengaturan sebagaiman tercantum dalam Convention Relating To The Status of Stateless Persons 1954. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pengaturan mengenai Orang Tanpa Kewarganegaraan di Indonesia untuk saat ini belum diatur secara khusus. Walaupun Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mengatur dengan tegas dan dalam penanganannya terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan cenderung lambat yang mengakibatkan pendetensian melebihi ambang dari batas yang ditentukan. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana &amp;nbsp;pengaturan Orang Tanpa Kewarganegaraan dalam Hukum Internasional dan dalam hukum keimigrasian Indonesia beserta konsukuensi hukum yang di dapat. Metode penelitian yang digunakan adalaha tipe normative dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Orang Tanpa Kewarganegaraan di lingkup Internasional berbeda dengan pengaturan di Indonesia karena tidak adanya peraturan yang tegas mengenai hal ini.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2020-11-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/10873</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/up.v1i3.10873</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol. 1 No. 3 (2020); 277-309</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol 1 No 3 (2020); 277-309</dc:source>
	<dc:source>2721-8333</dc:source>
	<dc:source>2721-8031</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/10873/6693</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2020 Fadjri Khalid, Budi Ardianto</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>