Polluter Pays Principle Terkait Pertanggungjawaban Corporate PTTEP Australasia Terhadap Pencemaran Minyak Di Laut Timur Indonesia

Abstrak

Inggris

This research is aimed to analyze and determine the 16th provision principle of the declaration on environment and development, namely the polluter pays principle, as one of the state’s form of accountability towards the polluting across borders between PTTEP Australia and Indonesia. This is a juridical research, which analyzes the issue discussed through the use of many realted sources. The Polluter Pyas Principle, as a form of State responsibility in environmental pollution, has some advantages and disadvantages when applied as a recommendation by the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). From a legal perspective, this principle can be applied as a civil liability law, whereas from an economic perspective, it can be viewed as effort to control pollution by means which the polluter has an obligation to pay for the environmental pollution that he/she caused. Even so this principle also has its weakness, in an economic approach this principle is difficult to determine the determination of the cost of loss. In some countries themselves have applied this principle in handling cases of environmental pollution. In the case of cross-border environmental pollution, the principle of good neighborliness and the principle of state responsibility in dealing with pollution cases as a sign of State’s goodwill to comply with existing international law. The case of environmental pollution itself is not only the State that can sue, but a group of people or the community can also sue, if they feel harmed by the pollution that occurs. One of them is by carrying out Class Action in holding accountable for the consequences of pollution that has occurred, and is detrimental to a group or large number of people. Even though international environmental law is a soft law, it can become hard law depending on the pollution case that occurs. Even so, International Environmental Law contained in the Stockholm Declaration, Rio de Jeneiro, Civil Liability Convention and other related international arrangements have been very good in their regulatory fields. Only the state which ratifies the convention applies according to the pollution case that occurs.

Bahasa Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan prinsip ke-16 the Rio Declaration On Environment and Development, yaitu Polluter Pays Principle sebagai bentuk tanggung jawab Negara terhadap pencemaran lingkungan lintas batas antara PTTEP Autraliasia (Australia) dan Indonesia. Penelitian ini merupakan yuridis yang meneliti yang meneliti sumber-sumber terkait dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Polluter Pays Principle, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Negara dalam pencemaran lingkungan memiliki kelebihan dan kekurangan jika diterapkan meski di rekomendasi oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Dari segi hukum prinsip ini diterapkan sebagai pertanggung jawaban hukum perdata, sedangkan dari segi ekonomi sebagai upaya pengendalian pencemaran dengan cara pencemar harus membayar atas pencemaran lingkungan yang terjadi. Meski begitu prinsip ini pun memiliki juga memiliki kelemahan, dalam pendekatan bidang ekonomi prinsip ini sulit untuk menentukan penetapan dalam biaya kerugian. Di beberapa Negara sendiri telah menerapkan prinsip ini dalam menanggani kasus pencemaran lingkungan. Dalam kasus pencemaran lingkungan lintas batas Negara sendiri perlu menerapkan prinsip good neighborliness dan prinsip state responsibility dalam menghadapi kasus pencemaran sebagai tanda itikad baik Negara untuk mematuhi hukum internasional yang ada. Kasus pencemaran lingkungan sendiri bukan hanya Negara yang dapat menggugat tetapi sekelompok orang atau masyarakat dapat ikut menggugat, jika merasa dirugikan akibat pencemaran yang terjadi. Salah satunya dengan cara melakukan Class Action dalam meminta pertanggungjawaban akibat dari pencemaran yang terjadi, dan merugikan sekelompok atau banyaknya masyarakat. Meski hukum lingkungan internasional merupakan soft law, akan tetapi bisa menjadi hard law tergantung dari kasus pencemaran yang terjadi. Meski begitu Hukum Lingkungan Internasional yang terdapat dalam Deklarasi Stockholm, Rio de Jeneiro, Civil Liability Convention dan pengaturan internasional terkait lainnya sudah sangat bagus dalam bidang pengaturannya. Hanya tinggal Negara yang meratifikasi konvensi tersebut menerapkan sesuai dengan kasus pencemaran yang terjadi.

Kata kunci

• Class Action
• Polluter Pays Principle
• Responsibility
• Tanggung Jawab