Beijing Treaty on Audiovisual Performances: Sudah Konsistenkah Hukum Indonesia Pasca Ratifikasi?

Abstrak

Inggris

This article discusses Indonesia's commitment to providing legal certainty for audiovisual performances in Indonesia. This article concludes that there is no consistency in Indonesian law in providing legal protection for audiovisual performances that have been ratified by Indonesia through Presidential Regulation No. 2 of 2020 on the international legal instruments of the Beijing Treaty. The issuance of Presidential Regulation Number 2 of 2020 does not necessarily provide legitimacy to apply these rules into Indonesian national law. Therefore, it is necessary to develop the law by establishing or changing copyright laws in accordance with the substance of the state's obligations in the Beijing Treaty for the protection of all parties involved in audiovisual performances.

Bahasa Indonesia

Artikel ini membahas komitmen Indonesia dalam memberikan kepastian hukum terhadap pertunjukan audiovisual di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa belum ada konsistensi hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum pertunjukan audiovisual performance yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2020 atas instrumen hukum internasional Beijing Treaty. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2020 tidak serta merta memberikan legitimasi untuk menerapkan kaidah tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengembangan hukum dengan membentuk atau merubah undang-undang hak cipta sesuai dengan substansi kewajiban negara dalam Beijing Treaty demi perlindungan semua pihak yang terlibat dalam pertunjukan audiovisual perfomance.

Kata kunci

• audiovisual performance
• beijing treaty
• international treaty
• perjanjian internasional