Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Pengantin Pesanan (Mail-Brides Order): Solusi atau Pelanggaran HAM?

Uti Possidetis: Journal of International Law · Vol. 3 No. 2 (2022) · hlm. 158–178

DOI
10.22437/up.v3i2.17917
ISSN
2721-8333, 2721-8031
Terbit
2022-06-16
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

This article discusses the responsibility of the state in eliminating the practice of trafficking in persons. One form of this practice is mail-brides order. One child policy in China is one of the causes. Meanwhile, the similarities in culture and economic factors make Singkawang the location for mail-brides order transactions. To overcome this, Indonesia has ratified the Palermo Protocol by establishing Law No. 14 of 2009 concerning the Protocol to Prevent, React and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.. The violations that occurred in Singkawang were a form of human trafficking using 2 ways according to articles 5 and 6 of the law. Therefore, this will become a barrier for law enforcement in tracking and eradicating the crime of trafficking in persons, especially against victims of minors or children.

Bahasa Indonesia

Artikel ini membahas mengenai tanggung jawab negara dalam menghapus praktik perdagangan orang. Salah satu bentuk praktik tersebut adalah mail-brides order. Kebijakan one child policy di Tiongkok menjadi salah satu penyebab. Sementara, adanya kesamaan budaya dan faktor ekonomi menjadikan Singkawang sebagai lokasi transaksi mail-brides order. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo dengan membentuk Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang  Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Pelanggaran yang terjadi di Singkawang merupakan bentuk perdagangan orang yang menggunakan 2 cara menurut pasal 5 dan 6 dalam UU tersebut. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi penghalang bagi penegak hukum dalam melacak dan memberantas kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap korban dibawah umur atau anak-anak.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 151 tautan kepenulisan bersama · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Gadjah Mada
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Akbar Kurnia PutraAfiliasi tidak diketahui5
Dony Yusra PebriantoAfiliasi tidak diketahui3
Citra DarmintoAfiliasi tidak diketahui3
Bernard SipahutarAfiliasi tidak diketahui2
Ary Dean AmriAfiliasi tidak diketahui2
Elizabeth SiregarAfiliasi tidak diketahui1
Netty NettyAfiliasi tidak diketahui1
Eva Juliana PurbaAfiliasi tidak diketahui1
Yudha PangestuAfiliasi tidak diketahui1
Fadjri KhalidAfiliasi tidak diketahui1
Dewi AfriliantiAfiliasi tidak diketahui1
Afrilianti AfriliantiAfiliasi tidak diketahui1
Novianti NoviantiAfiliasi tidak diketahui1
Addin PrasetiaAfiliasi tidak diketahui1
Teguh YuwonoUniversitas Gadjah Mada1
Retno KusniatiAfiliasi tidak diketahui1
Mentari Putri WulandariAfiliasi tidak diketahui1
Tan Xuan YinAfiliasi tidak diketahui1
Helmi HelmiAfiliasi tidak diketahui1
Try HardyanthiAfiliasi tidak diketahui1
Munawir MunawirAfiliasi tidak diketahui1
Ridhwan RidhwanAfiliasi tidak diketahui1
Nosil ElviniAfiliasi tidak diketahui1
Tira Nur RahmahAfiliasi tidak diketahui1
Panji SiagianAfiliasi tidak diketahui1
Osa SorayaAfiliasi tidak diketahui1
Khairurroziqin KhairurroziqinAfiliasi tidak diketahui1
Elsa WulandariAfiliasi tidak diketahui1
M Rifko AnandaAfiliasi tidak diketahui1
Indah Widya Astuti NasutionAfiliasi tidak diketahui1
Ira AdeliaAfiliasi tidak diketahui1
Indah AgustianiAfiliasi tidak diketahui1
Mutiara PrasaniAfiliasi tidak diketahui1
Tiara AnnisaAfiliasi tidak diketahui1
Agvira Destri RamadhiniAfiliasi tidak diketahui1
Silvi KalmiaAfiliasi tidak diketahui1
Nurfajrindah NurfajrindahAfiliasi tidak diketahui1
Hanif Riyeldi RamadanAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Utipossidetis/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Pengantin Pesanan (Mail-Brides Order): Solusi atau Pelanggaran HAM?</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">Pengantin Pesanan (Mail-Brides Order): Solusi atau Pelanggaran HAM?</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Khameswara, Defri Wim</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ardianto, Budi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Khameswara, Defri Wim</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Ardianto, Budi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">mail-order brides</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">human trafficking</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">state responsbility</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">mail-brides order</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">perdagangan orang</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">tanggung jawab negara</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This article discusses the responsibility of the state in eliminating the practice of trafficking in persons. One form of this practice is mail-brides order. One child policy in China is one of the causes. Meanwhile, the similarities in culture and economic factors make Singkawang the location for mail-brides order transactions. To overcome this, Indonesia has ratified the Palermo Protocol by establishing Law No. 14 of 2009 concerning the Protocol to Prevent, React and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. . The violations that occurred in Singkawang were a form of human trafficking using 2 ways according to articles 5 and 6 of the law. Therefore, this will become a barrier for law enforcement in tracking and eradicating the crime of trafficking in persons, especially against victims of minors or children.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Artikel ini membahas mengenai tanggung jawab negara dalam menghapus praktik perdagangan orang. Salah satu bentuk praktik tersebut adalah mail-brides order. Kebijakan one child policy di Tiongkok menjadi salah satu penyebab. Sementara, adanya kesamaan budaya dan faktor ekonomi menjadikan Singkawang sebagai lokasi transaksi mail-brides order. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo dengan membentuk Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang  Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Pelanggaran yang terjadi di Singkawang merupakan bentuk perdagangan orang yang menggunakan 2 cara menurut pasal 5 dan 6 dalam UU tersebut. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi penghalang bagi penegak hukum dalam melacak dan memberantas kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap korban dibawah umur atau anak-anak.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2022-06-16</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/17917</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/up.v3i2.17917</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol. 3 No. 2 (2022); 158-178</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol 3 No 2 (2022); 158-178</dc:source>
	<dc:source>2721-8333</dc:source>
	<dc:source>2721-8031</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/17917/13534</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Defri Wim Khameswara, Budi Ardianto</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>