Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Artificial Intelligence Dalam Autonomous Weapon Systems: Masalah Teknis atau Masalah Hukum?

Uti Possidetis: Journal of International Law · Vol. 3 No. 3 (2022) · hlm. 293–319

DOI
10.22437/up.v3i3.19412
ISSN
2721-8333, 2721-8031
Terbit
2022-10-11
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

This article discusses legal problems in the use of Artificial Intelligence (AI). In its development, AI has built human existence in various fields including the military. There is a problem when an Autonomous Weapon System (AWS) uses AI instead of a non-human operator. It was found that, AWS was unable to fulfill the principle of distinction and principle of proportionality set forth in article 51 paragraphs (1-3) and paragraph (5) of Additional Protocol I 1977. These principles are two solid matters, as they relate to the technical requirements expected on performance. field that can only be carried out by humans. Although AWS uses sensors as a distinguishing tool, it provides an estimate that this weapon system can apply the principle of discrimination. A discriminatory attack will also violate the law if it is not adjusted to the principle of proportionality. This is where the important role of humans in preventing unnecessary losses. In addition, the use of AI on AWS has also led to the disconnection of supervisory responsibilities that require superiors and subordinates. This is clearly what AWS does and a commander who gives the order to carry out the attack. For this reason, special arrangements are needed to regulate AWS in the form of a new convention or the addition of a protocol to The United Nations Convention on Certain Weapons 1980 with the aim of limiting the use of AI so that human presence remains in every use of weapons.

Bahasa Indonesia

Artikel ini membahas problematika hukum dalam pemanfaatan Artifficial Intelligence (AI). Dalam perkembangannya, AI telah menggantikan keberadaan manusia dalam berbagai bidang termasuk militer. Terdapat sebuah permasalahan ketika sebuah sistem senjata otonom atau Autonomous Weapon Systems (AWS) menggunakan AI sebagai pengganti operator selain manusia. AWS tidak dapat memenuhi prinsip pembedaan dan prinsip proporisionalitas yang diatur dalam pasal 51 ayat (1-3) dan ayat (5) Protokol Tambahan I 1977. Prinsip ini merupakan dua hal yang solid, karena berkaitan dengan kriteria kinerja teknis yang bergantung pada kinerja lapangan yang hanya bisa dilaksanakan oleh manusia. Meskipun AWS menggunakan sensor sebagai alat pembeda, namun hal tersebut tidaklah memberikan lagitimasi bahwa sistem senjata ini dapat menerapkan prinsip pembedaan. Sebuah serangan diskriminatif juga akan melanggar hukum jika tidak disesuaikan dengan prinsip proporsionalitas. Inilah letak penting peran manusia dalam mencegah adanya kerugian yang tidak diperlukan. Selain itu, penggunaan AI pada AWS juga telah membuat putusnya rantai tanggungjawab komando yang mensyaratkan adanya unsur atasan dan bawahan. Hal inilah yang tak dimiliki secara jelas antara AWS dan seorang komandan yang memberikan perintah untuk melakukan penyerangan. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang secara khusus mengatur tentang AWS dalam bentuk konvensi baru atau penambahan protokol pada The United Nations Convention on Certain Weapon 1980 dengan tujuan untuk membatasi penggunaan AI supaya keberadaan manusia tetap ada dalam setiap penggunaan senjata.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 123 tautan kepenulisan bersama · 17 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Universitas Gadjah Mada
  • Diponegoro University
  • University of Technology Malaysia
  • Binus University
  • University of Washington
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Budi ArdiantoUniversitas Jambi6
Ramlan RamlanAfiliasi tidak diketahui4
Ramlan RamlanUniversitas Jambi4
Budi ArdiantoAfiliasi tidak diketahui4
Rahayu RepindowatyAfiliasi tidak diketahui3
Akbar Kurnia PutraUniversitas Jambi3
Novianti NoviantiUniversitas Jambi3
Mochammad FarisiAfiliasi tidak diketahui3
Mochammad FarisiUniversitas Jambi3
Akbar Kurnia PutraUniversitas Jambi2
Annisa HasanieAfiliasi tidak diketahui2
Annisa HasanieUniversitas Jambi2
Yudha PangestuAfiliasi tidak diketahui2
Budi MulyanaUniversitas Gadjah Mada1
Sri Wahyuni Sarah SiallaganAfiliasi tidak diketahui1
Ris Hadi PurwantoUniversitas Gadjah Mada1
Dwiko Budi PermadiUniversitas Gadjah Mada1
Dhifa QorizkiUniversitas Gadjah Mada1
Rohman RohmanUniversitas Gadjah Mada1
Ersa Tri FitriasariDiponegoro University1
Nurdien Harry KistantoDiponegoro University1
Yuwanto YuwantoDiponegoro University1
Eko NuriyatmanUniversitas Jambi1
Fitria FitriaUniversitas Jambi1
Elita RahmiUniversitas Jambi1
Afrizal Nehemia ToscanyUniversity of Technology Malaysia1
Muhammad Reza Syariffudin ZakiBinus University1
Christopher Michael CasonUniversity of Washington1
Hanna Adistyana HefniAfiliasi tidak diketahui1
Elizabeth SiregarUniversitas Jambi1
Dhil’s NoviadesAfiliasi tidak diketahui1
Ersa YuhanaAfiliasi tidak diketahui1
Ersa YuhanaUniversitas Jambi1
Rizza Ayu SUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Utipossidetis/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Artificial Intelligence Dalam Autonomous Weapon Systems:  Masalah Teknis atau Masalah Hukum?</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">Artificial Intelligence Dalam Autonomous Weapon Systems:  Masalah Teknis atau Masalah Hukum?</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Yuwono, Teguh</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Harahap, Rahayu Repindowaty</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Sipahutar, Bernard</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Yuwono, Teguh</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Harahap, Rahayu Repindowaty</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Sipahutar, Bernard</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">autonomous weapon systems</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">artificial intelligence</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">international humanitarian law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">autonomous weapon systems</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">artificial intelligence</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">hukum humaniter internasional</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This article discusses legal problems in the use of Artificial Intelligence (AI). In its development, AI has built human existence in various fields including the military. There is a problem when an Autonomous Weapon System (AWS) uses AI instead of a non-human operator. It was found that, AWS was unable to fulfill the principle of distinction and principle of proportionality set forth in article 51 paragraphs (1-3) and paragraph (5) of Additional Protocol I 1977. These principles are two solid matters, as they relate to the technical requirements expected on performance. field that can only be carried out by humans. Although AWS uses sensors as a distinguishing tool, it provides an estimate that this weapon system can apply the principle of discrimination. A discriminatory attack will also violate the law if it is not adjusted to the principle of proportionality. This is where the important role of humans in preventing unnecessary losses. In addition, the use of AI on AWS has also led to the disconnection of supervisory responsibilities that require superiors and subordinates. This is clearly what AWS does and a commander who gives the order to carry out the attack. For this reason, special arrangements are needed to regulate AWS in the form of a new convention or the addition of a protocol to The United Nations Convention on Certain Weapons 1980 with the aim of limiting the use of AI so that human presence remains in every use of weapons.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Artikel ini membahas problematika hukum dalam pemanfaatan Artifficial Intelligence (AI). Dalam perkembangannya, AI telah menggantikan keberadaan manusia dalam berbagai bidang termasuk militer. Terdapat sebuah permasalahan ketika sebuah sistem senjata otonom atau Autonomous Weapon Systems (AWS) menggunakan AI sebagai pengganti operator selain manusia. AWS tidak dapat memenuhi prinsip pembedaan dan prinsip proporisionalitas yang diatur dalam pasal 51 ayat (1-3) dan ayat (5) Protokol Tambahan I 1977. Prinsip ini merupakan dua hal yang solid, karena berkaitan dengan kriteria kinerja teknis yang bergantung pada kinerja lapangan yang hanya bisa dilaksanakan oleh manusia. Meskipun AWS menggunakan sensor sebagai alat pembeda, namun hal tersebut tidaklah memberikan lagitimasi bahwa sistem senjata ini dapat menerapkan prinsip pembedaan. Sebuah serangan diskriminatif juga akan melanggar hukum jika tidak disesuaikan dengan prinsip proporsionalitas. Inilah letak penting peran manusia dalam mencegah adanya kerugian yang tidak diperlukan. Selain itu, penggunaan AI pada AWS juga telah membuat putusnya rantai tanggungjawab komando yang mensyaratkan adanya unsur atasan dan bawahan. Hal inilah yang tak dimiliki secara jelas antara AWS dan seorang komandan yang memberikan perintah untuk melakukan penyerangan. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang secara khusus mengatur tentang AWS dalam bentuk konvensi baru atau penambahan protokol pada The United Nations Convention on Certain Weapon 1980 dengan tujuan untuk membatasi penggunaan AI supaya keberadaan manusia tetap ada dalam setiap penggunaan senjata.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2022-10-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/19412</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/up.v3i3.19412</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol. 3 No. 3 (2022); 293-319</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol 3 No 3 (2022); 293-319</dc:source>
	<dc:source>2721-8333</dc:source>
	<dc:source>2721-8031</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/19412/14260</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Teguh Yuwono, Rahayu Repindowaty Harahap, Bernard Sipahutar</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>