Pelanggaran Penelitian Ilmiah Kelautan Tanpa Izin oleh Pihak Asing di Wilayah Indonesia

Abstrak

Inggris

Scientific understanding of the sea is very important for human activities on the marine environment and the biota contained therein in order to maintain marine ecosystems. It affects the marine environment and the biota contained therein. Marine scientific research refers to various disciplines, such as biology, biotechnology, geology, chemistry, physics, geophysics, hydrography, physical oceanography, and marine drilling. Nevertheless, it is necessary to regulate marine scientific research, both from international law and national law of coastal countries. Indonesia as a member of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, has the authority to regulate and enforce the law on marine scientific research in the jurisdiction of its country. This article will be talk about how Indonesia, as a sovereign country, regulates the jurisdiction of its country, in terms of marine scientific research, as well as how Indonesia's efforts to enforce the law against foreign parties who carry out marine scientific research in its territory. Enforcement of this law will have a major impact on the security of sovereignty and the advancement of science and technology in the marine sector for Indonesia.

Bahasa Indonesia

Pemahaman ilmiah tentang laut sangat penting terhadap kegiatan manusia atas lingkungan laut dan biota yang terkandung di dalamnya guna terpeliharanya ekosistem laut. Penelitian ilmiah kelautan mengacu pada berbagai disiplin ilmu, seperti biologi, bioteknologi, geologi, kimia, fisika, geofisika, hidrografi, oseanografi fisik, dan pengeboran laut. Meskipun demikian, perlu adanya pengaturan terhadap penelitian ilmiah kelautan baik dari hukum internasional, maupun hukum nasional negara pantai. Indonesia sebagai salah satu anggota Konvensi Hukum Laut PBB 1982, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan melakukan penegakkan hukum terhadap penelitian ilmiah kelautan di wilayah yurisdiksi negaranya. Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mengatur yurisdiksi negaranya dalam hal penelitian ilmiah kelautan, serta bagaimana upaya dari Indonesia dalam melakukan penegakkan hukum terhadap peneliti asing yang melakukan penelitian ilmiah kelautan di wilayah negaranya. Penegakan hukum ini akan memberikan dampak besar pada keamanan kedaulatan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi di bidang kelautan bagi Indonesia.

Kata kunci

• kapal survei asing
• penelitian ilmiah kelautan
• UNCLOS 1982
• foreign survey ships
• marine scientific research