Implikasi Hukum Perjanjian Internasional terhadap Implementasi Otonomi Daerah: Studi tentang Kompetensi Pemerintah Daerah

Abstrak

Inggris

The era of globalization has had a significant impact on the development of communication and information technology, requiring the ability and capacity for international cooperation among all parties, including central and local governments. The reform process in Indonesia has provided autonomy and authority to local governments to engage in international cooperation through international agreements as one way to improve and advance the conditions of the regions. This research uses normative legal research, which focuses on the analysis of legal principles and rules that govern cooperation through international agreements. This study aims to explain the authority of local governments in the formation of international agreements by considering the implementation of regional autonomy. From this research, it can be concluded that international cooperation by local governments as the initiators of international agreements has significant legal implications for the implementation of regional autonomy, especially in terms of utilizing regional potential, improving bilateral relations, developing human resources, and increasing regional competitiveness Keywords: international agreements; regional autonomy; local government authority

Bahasa Indonesia

Era globalisasi memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga membutuhkan adanya kemampuan dan kapasitas untuk melakukan kerjasama internasional bagi semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proses reformasi di Indonesia memberikan otonomi dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama melalui perjanjian internasional sebagai salah satu cara untuk meningkatkan dan memajukan kondisi daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif. Metode ini memfokuskan pada analisis prinsip-prinsip hukum dan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara perjanjian internasional dan otonomi daerah, serta kompetensi hukum pemerintah daerah. Pada penelitian ini berusaha menjelaskan kompetensi pemerintah daerah dalam pembentukan perjanjian internasional dengan mempertimbangkan implementasi otonomi daerah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kompetensi hukum untuk membuat perjanjian internasional, namun hal ini harus memperhatikan konsekuensi dan pengaruh terhadap kewenangan pemerintah pusat. Dan Perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah daerah memiliki implikasi hukum signifikan terhadap implementasi otonomi daerah. Implikasi ini mencakup memperluas kerjasama internasional, memperkuat posisi hukum daerah, dan memastikan kesesuaian tindakan Pemda dengan norma hukum internasional. Kata Kunci: Perjanjian Internasional; Otonomi Daerah; Kompetensi Pemerintah Daerah

Kata kunci

• international agreements
• regional autonomy
• local government authority