How Indonesia and Thailand Transform International Law: A Study of Access and Benefit Sharing

Abstrak

Inggris

This paper addresses the transformation of international law, The Convention on Biological Diversity (CBD) and its Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing (NP), into national law. Those convention and protocol have established an Access and Benefit Sharing (ABS) system between utilizers and providers of genetic resources, including for indigenous people. One of the objectives of treaties it to obligate States to make law to ensure the rights of indigenous people for benefit sharing. Indonesia and Thailand are megadiversity countries and also the parties of the treaties. This paper tries to compare Indonesia and Thailand in transforming the ABS law into their national legal system and how the judges in Indonesia and Thailand use international treaty in deciding the cases. CBD is the starting point of the ABS concept for legal rights or interests that can be owned in relation to genetic resources. In this sense ABS is one of the new and innovative legal concepts introduced in international law. However, the CBD has only created a concept of ABS rights policy. Therefore, the concept of ABS rights of indigenous peoples needs to be formulated in national law by enacted the rights of indigenous peoples related to genetic resources.

Bahasa Indonesia

Makalah ini membahas transformasi hukum internasional, Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Protokol Nagoya tentang Pembagian Akses dan Manfaat (NP), menjadi hukum nasional. Konvensi dan protokol tersebut telah membentuk sistem Access and Benefit Sharing (ABS) antara pengguna dan penyedia sumber daya genetik, termasuk masyarakat adat. Salah satu tujuan perjanjian ini adalah untuk mewajibkan negara membuat undang-undang yang menjamin hak-hak masyarakat adat atas pembagian keuntungan. Indonesia dan Thailand adalah negara megadiversitas dan juga merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Tulisan ini mencoba membandingkan Indonesia dan Thailand dalam mentransformasikan undang-undang ABS ke dalam sistem hukum nasionalnya dan bagaimana hakim di Indonesia dan Thailand menggunakan perjanjian internasional dalam memutus perkara. CBD merupakan titik tolak konsep ABS mengenai hak atau kepentingan hukum yang dapat dimiliki terkait dengan sumber daya genetik. Dalam pengertian ini ABS merupakan salah satu konsep hukum baru dan inovatif yang diperkenalkan dalam hukum internasional. Namun CBD hanya menciptakan konsep kebijakan hak ABS. Oleh karena itu, konsep hak ABS masyarakat adat perlu dirumuskan dalam undang-undang nasional dengan menetapkan hak-hak masyarakat adat terkait sumber daya genetik.

Kata kunci

• transformation
• international law
• access and benefit sharing.
• national law