Forced Displacement and Blockade Reviewed From International Humanitarian Law: A Case Study of the Humanitarian Attacks in Rafah

Abstrak

Inggris

This paper discusses the forced displacement regulated by the Geneva Conventions of 1949 and the use of blockades as a wartime strategy under international humanitarian law. The purpose of this paper is to analyze how forced displacement and the use of blockades as wartime strategies have been applied in the humanitarian incident in Rafah. This study employs normative research methods with case and legislative approaches. The paper finds that forced displacement can also be categorized as genocide if accompanied by the intent to destroy a particular group. The case in Rafah illustrates a clear violation of humanitarian law, where Israel forced Palestinians to flee, violating Article 49 of the Geneva Convention and potentially prosecutable by the ICC. A blockade is a wartime strategy that restricts access to an area, weakening defenses by cutting off supplies of food and medicine. Although permitted by international law, the implementation of a blockade must be declared, effective, impartial, and respect the rights of neutral states. However, blockades are often misused and result in human rights violations

Bahasa Indonesia

Tulisan ini membahas mengenai pemindahan secara paksa yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan penggunaan blokade dalam strategi perang dalam instrument Hukum Humaniter International. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaiamana pemindahan secara paksa dan penggunaan blokade sebagai strategi perang dalam kasus insiden kemanusiaan yang terjadi di Rafah. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Tulisan ini menemukan bahwa Pemindahan paksa juga dapat dikategorikan sebagai genosida jika disertai dengan niat memusnahkan kelompok tertentu. Kasus di Rafah menunjukkan contoh nyata pelanggaran hukum humaniter, di mana Israel memaksa warga Palestina mengungsi, melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa dan dapat dituntut oleh ICC. Blokade adalah strategi perang yang menutup akses wilayah, melemahkan pertahanan dengan memutus pasokan makanan dan medis. Meskipun diizinkan oleh hukum internasional, penerapan blokade harus diumumkan, efektif, imparsial, dan menghormati hak negara netral. Namun, blokade sering disalahgunakan dan mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia

Kata kunci

• blockades
• forced displacement
• humanitarian law