Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Mutual Legal Assistance in Corruption Offenses’ Asset Recovery: A Comparative Study between Indonesia and Singapore

Bahasa Inggris

Uti Possidetis: Journal of International Law · Vol. 6 No. 2 (2025) · hlm. 260–277

DOI
10.22437/up.v6i2.40835
ISSN
2721-8333, 2721-8031
Terbit
2025-06-17
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

Background: This study discusses the regulation and mechanism for the return of assets resulting from corruption crimes through international cooperation in the form of Mutual Legal Assistance (MLA) by comparing the practice in Indonesia and Singapore.Methodology: This study uses normative research methods and data collection techniques through literature review with secondary data sources and using statute and comparative approaches. Objectives: The study aims to compare the asset recovery practices through MLA in Indonesia and Singapore. Findings: The findings of this study reveal that Indonesia is still standing on a relatively suboptimal rate of return on assets resulting from corruption compared to Singapore. And, although Indonesia is a party of the ASEAN MLA, Indonesia also implements the bilateral agreements with countries inside and outside ASEAN. Originality/Novelty:The results of this study show that Indonesia needs to strengthen its diplomacy ties with the other countries, pass the Asset Forfeiture Bill, and make the ASEAN MLA as its main agreement to implement an efficient asset returns in the ASEAN region.

Bahasa Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan bangsa dan negara. Pelaku tindak pidana korupsi seringkali menyimpan aset hasil tindak pidana di luar negeri sehingga diperlukan kerja sama internasional untuk melakukan pengembalian aset. Indonesia dan Singapura merupakan dua negara anggota ASEAN yang turut menandatangani UNCAC serta bagian dalam ASEAN MLA. Meskipun telah memiliki ASEAN MLA, kedua negara tersebut masih melanjutkan perjanjian secara bilateral dan apabila dibandingkan dengan Singapura, pelaksanaan pengembalian aset di Indonesia masih terbilang belum terlaksana dengan dengan optimal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berupa (1) Bagaimana pengaturan terkait asset recovery hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura? dan (2) Bagaimana perbandingan pelaksanaan asset recovery di negara Indonesia dan negara Singapura? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder dan pendekatan berupa perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu bercermin dari Singapura dalam segi peraturan yang efektif dan tegas maupun segi pemerintahannya serta memiliki komitmen kuat dalam hal kerja sama internasional terkait pengembalian aset. Selain itu, Indonesia bisa menjadikan ASEAN MLA sebagai bahan perbandingan untuk menyesuaikan RUU Perampasan Aset.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

21 penulis · 58 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Diponegoro University
  • Universitas Banten Jaya
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Hari Sutra DisemadiDiponegoro University6
Lu SudirmanAfiliasi tidak diketahui3
Emiliya FebriyaniAfiliasi tidak diketahui2
Henry Soelistyo BudiAfiliasi tidak diketahui1
Jihyun ParkAfiliasi tidak diketahui1
Mimi Sintia Mohd BajuryAfiliasi tidak diketahui1
Rafizah Abu HassanAfiliasi tidak diketahui1
Arini Ferya PutriAfiliasi tidak diketahui1
David TanAfiliasi tidak diketahui1
Rufinus Hotmaulana HutaurukAfiliasi tidak diketahui1
Nurlaily NurlailyAfiliasi tidak diketahui1
Abdurrakhman AlhakimAfiliasi tidak diketahui1
Sholahuddin Al-FatihAfiliasi tidak diketahui1
Shelvi RusdianaAfiliasi tidak diketahui1
Rehulina TariganUniversitas Banten Jaya1
Maya ShafiraAfiliasi tidak diketahui1
Ninin ErnawatiAfiliasi tidak diketahui1
Deni AchmadAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Utipossidetis/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Mutual Legal Assistance in Corruption Offenses’ Asset Recovery: A Comparative Study between Indonesia and Singapore </dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">Bahasa Inggris</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Putri, Erika Emilia</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Silviani, Ninne Zahara</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Tantimin, Tantimin</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">corruption;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">asset recovery;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">mla.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Background: This study discusses the regulation and mechanism for the return of assets resulting from corruption crimes through international cooperation in the form of Mutual Legal Assistance (MLA) by comparing the practice in Indonesia and Singapore.Methodology: This study uses normative research methods and data collection techniques through literature review with secondary data sources and using statute and comparative approaches. Objectives: The study aims to compare the asset recovery practices through MLA in Indonesia and Singapore. Findings: The findings of this study reveal that Indonesia is still standing on a relatively suboptimal rate of return on assets resulting from corruption compared to Singapore. And, although Indonesia is a party of the ASEAN MLA, Indonesia also implements the bilateral agreements with countries inside and outside ASEAN. Originality/Novelty:The results of this study show that Indonesia needs to strengthen its diplomacy ties with the other countries, pass the Asset Forfeiture Bill, and make the ASEAN MLA as its main agreement to implement an efficient asset returns in the ASEAN region.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan bangsa dan negara. Pelaku tindak pidana korupsi seringkali menyimpan aset hasil tindak pidana di luar negeri sehingga diperlukan kerja sama internasional untuk melakukan pengembalian aset. Indonesia dan Singapura merupakan dua negara anggota ASEAN yang turut menandatangani UNCAC serta bagian dalam ASEAN MLA. Meskipun telah memiliki ASEAN MLA, kedua negara tersebut masih melanjutkan perjanjian secara bilateral dan apabila dibandingkan dengan Singapura, pelaksanaan pengembalian aset di Indonesia masih terbilang belum terlaksana dengan dengan optimal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berupa (1) Bagaimana pengaturan terkait asset recovery hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura? dan (2) Bagaimana perbandingan pelaksanaan asset recovery di negara Indonesia dan negara Singapura? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder dan pendekatan berupa perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu bercermin dari Singapura dalam segi peraturan yang efektif dan tegas maupun segi pemerintahannya serta memiliki komitmen kuat dalam hal kerja sama internasional terkait pengembalian aset. Selain itu, Indonesia bisa menjadikan ASEAN MLA sebagai bahan perbandingan untuk menyesuaikan RUU Perampasan Aset.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2025-06-17</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/40835</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/up.v6i2.40835</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol. 6 No. 2 (2025): Juni; 260-277</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol 6 No 2 (2025): Juni; 260-277</dc:source>
	<dc:source>2721-8333</dc:source>
	<dc:source>2721-8031</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/40835/21118</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Erika Emilia Putri, Ninne Zahara Silviani, Tantimin Tantimin</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>