Background: The ever-evolving international legal framework prioritizes the enforcement and protection of human rights and global justice. States are encouraged to underline their obligations in preventing human rights violations, particularly in law enforcement practices. Indonesia, although it has ratified the UNCAC, has still not ratified the mechanism for the confiscation of assets resulting from corruption crimes without the need for a conviction or as well known as the Non-Conviction-based Asset Recovery (NCB). The relationship between the NCB and human rights is the source of the problem of law enforcement to eradicate corruption in Indonesia. Therefore, this article explains the protection of human rights, especially those concerning the third-party, in the asset forfeiture bill in Indonesia and compares it with the implementation of the NCB in Australia. Methodology: Using a legislative approach to examine the legal provisions applicable in both countries, namely Indonesia and Australia, this paper relies on the study of relevant legal sources, including anti-corruption law and human rights law. Objective: This study is expected to provide an overview of the human rights protection mechanism in the enforcement of the law on the confiscation of assets resulting from corruption without the need to go through the criminal process first in Indonesia. Findings: The study found that the draft asset forfeiture law in Indonesia does not offer balanced legal protection for third party human rights, specifically the right to own property acquired in good faith or without criminal involvement. Indonesia is advised to adopt a mechanism for asset forfeiture without criminal proceedings as implemented in Australia, which guarantees asset ownership rights for bona fide the third-party to reformulate human rights in the bill. Originality/Uniqueness: This research is relevant and necessary in the development of the concept of multinational asset recovery in Indonesia by prioritizing the balance of human rights protection, especially for the third-party.
Bahasa Indonesia
Searah dengan transformasi hukum internasional yang semakin mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan global, negara seyogyanya semakin menekankan pertanggungjawaban negara dan individu untuk mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), sampai saat ini belum mengatur tentang perampasan tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Salah satu penolakan terhadap penggunaan NCB di Indonesia adalah keterkaitannya dengan jaminan hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya pihak ketiga dalam rancangan undang-undang perampasan asset dan melakukan perbandingan hukum atas perlindungan pihak ketiga dalam mekanisme NCB yang berlaku di Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam rancangan undang-undang perampasan asset di Indonesia didesain sangat terbatas sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia khususnya hak atas kepemilkan harta benda. Sebagai upaya merekonstuksi perwujudan hak asasi manusia dalam rancangan pengaturannya, Indonesia dapat mempertimbangkan praktik penerapan mekanisme NCB di Australia yang memberikan kriteria tertentu untuk menjamin hak atas kepemilkan asset oleh pihak ketiga yang beritikad baik sebagai bagian dari jaminan atas hak asasi manusia.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.