The Limits of Nuclear Non-Proliferation: Legal Oversight, Safeguards, and Compliance under the 1968 NPT

Abstrak

Inggris

Background: The 1968 Non-Proliferation Treaty (NPT) is the cornerstone of the global nuclear non-proliferation regime, aiming to regulate the peaceful use of nuclear energy, prevent the spread of nuclear weapons, and promote gradual nuclear disarmament. Its principles seek to reduce nuclear threats and create a safer international security environment while preventing future remilitarization. Purpose: This study aims to assess the effectiveness of the NPT in enforcing compliance and preventing proliferation, as well as to identify the main challenges that hinder its successful implementation. Methodology: The research employs a normative legal approach by reviewing NPT provisions, IAEA official reports and instruments, and case studies involving states suspected of developing clandestine nuclear programs. Findings: The International Atomic Energy Agency (IAEA) serves as the primary verification body for NPT compliance through its safeguards system. However, enforcement remains challenging, particularly when states conceal nuclear activities. Limited inspection access exemplified by Iran’s decision not to ratify the Additional Protocol, makes it difficult for inspectors to verify undeclared nuclear materials and activities. Furthermore, several structural weaknesses reduce the NPT’s overall effectiveness, including reliance on the political will of the international community, imbalances between nuclear-weapon states (NWS) and non-nuclear-weapon states (NNWS), insufficient penalties for violations, and the Escape Clause that allows withdrawal from the treaty. Originality/Value: This research provides a critical evaluation of the NPT safeguard and verification mechanisms, highlighting practical implementation obstacles and their implications for the future of the global non-proliferation regime.

Bahasa Indonesia

Non-Proliferation Treaty (NPT) 1968 merupakan perjanjian internasional utama yang bertujuan mengatur penggunaan tenaga nuklir untuk tujuan damai, mencegah penyebaran senjata nuklir, serta mewujudkan perlucutan senjata secara bertahap. Prinsip dasar NPT diarahkan untuk menciptakan dunia yang lebih aman dengan mengurangi ancaman nuklir serta mencegah tindakan remiliterisasi pada masa mendatang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas NPT dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan proliferasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan kepatuhan terhadap perjanjian ini. Metodologi: Penelitian menggunakan pendekatan normatif melalui telaah ketentuan hukum internasional, laporan dan instrumen resmi IAEA, serta analisis studi kasus negara-negara yang dicurigai mengembangkan program nuklir secara rahasia. Temuan: Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dibentuk sebagai mekanisme safeguards dan verifikasi kepatuhan terhadap NPT. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan signifikan, terutama pada negara yang tidak transparan dalam kegiatan nuklirnya. Keterbatasan akses inspeksi, seperti kasus Iran yang belum meratifikasi Additional Protocol, mengakibatkan inspektur sulit mendeteksi materi nuklir tersembunyi (undeclared nuclear material). Selain itu, NPT memiliki kelemahan struktural seperti ketergantungan pada kemauan politik komunitas internasional, kesenjangan hak dan kewajiban antara negara pemilik senjata nuklir (NWS) dan negara non-pemilik (NNWS), lemahnya sanksi bagi pelanggar, dan adanya Escape Clause yang memungkinkan negara mundur dari perjanjian. Orisinalitas/Keunikan: Penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai tantangan implementasi sistem pengawasan NPT dan kontribusinya dalam memperlambat proliferasi nuklir, meskipun tidak sepenuhnya mampu mencegahnya.

Kata kunci

• Nuclear Non-Proliferation
• International Atomic Energy Agency (IAEA)
• Nuclear Safeguards and Verification
• Nonproliferasi Nuklir
• Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA)
• Pengawasan dan Verifikasi Nuklir