Preventing Investment Treaty Violations during Political Crises: Lessons from De Sutter v. Madagascar (II) Case

Abstrak

Inggris

Background: Political crises often expose structural weaknesses in State governance, raising critical questions about the extent of State responsibility under international investment treaty law, particularly in ensuring Full Protection and Security (FPS) for foreign investors. The De Sutter v. Madagascar (II) case provides a relevant context to reassess how domestic political instability interacts with legal obligations of Host State. Methodology: This study employs a doctrinal legal research method using a case study approach centred on the De Sutter v. Madagascar (II) award and a conceptual approach based on the doctrines of due diligence, FPS, and State responsibility. Objectives: The paper aims to explain how State responsibility operates during political crises and to develop practical pathways for future prevention of investment treaty violations through strengthened legal and institutional frameworks. Findings: The analysis shows that political instability does not reduce international obligations but increases the expectation of vigilance, preparedness, and coordinated State action. Liability arises primarily from the failure to anticipate and respond to foreseeable risks. At the same time, the study identifies preventive measures, including early warning mechanisms, institutional coordination, and post-crisis judicial integrity, as essential tools to minimise future violations. Originality/Novelty: This research proposes a clear preventive action of State responsibility by integrating a context-sensitive due diligence standard with concrete institutional reforms, offering a focused framework for managing recurring political instability.

Bahasa Indonesia

Latar Belakang: Krisis politik seringkali mengungkap kelemahan struktural dalam tata kelola negara, sehingga menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana tanggung jawab negara dalam hukum investasi internasional, khususnya dalam menjamin perlindungan dan keamanan penuh bagi investor asing. Kasus De Sutter v. Madagascar memberikan konteks yang relevan untuk menilai kembali hubungan antara ketidakstabilan politik dan kewajiban hukum negara. Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada putusan De Sutter v. Madagascar, serta pendekatan konseptual untuk menganalisis perkembangan konsep due diligence dan tanggung jawab negara dalam hukum investasi internasional. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab negara beroperasi dalam situasi krisis politik serta merumuskan langkah-langkah preventif guna mencegah pelanggaran perjanjian investasi di masa depan melalui penguatan kerangka hukum dan kelembagaan. Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik tidak mengurangi kewajiban internasional negara, melainkan meningkatkan tuntutan akan kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan koordinasi tindakan negara. Tanggung jawab hukum timbul terutama dari kegagalan dalam mengantisipasi dan merespons risiko yang dapat diperkirakan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan seperti mekanisme peringatan dini, koordinasi kelembagaan, dan integritas peradilan pascakrisis sebagai instrumen penting untuk meminimalkan pelanggaran di masa depan. Keunikan/Kebaruan: Penelitian ini menawarkan model preventif tanggung jawab negara yang mengintegrasikan standar due diligence yang kontekstual dengan reformasi kelembagaan yang konkret sebagai kerangka yang terarah dalam menghadapi krisis politik yang berulang.

Kata kunci

• due diligence
• international investment law
• political crisis
• state responsibility
• investor-state dispute settlement.
• Hukum Investasi Internasional
• Krisis Politik
• Tanggung Jawab Negara
• Penyelesaian Sengketa Investor-Negara