Legitimate Interests Under the GDPR and International Human Rights Law: A Proportionality Critique

Abstrak

Inggris

Background: The concept of legitimate interests as a basis for the lawful processing of personal data occupies a unique and vulnerable position in international data protection law. The GDPR formally adopts this concept under Article 6(1)(f); however, its operationalization raises fundamental questions regarding the adequacy of the doctrine of proportionality in protecting informational self-determination as a human right under Article 17 of the ICCPR and regional human rights instruments. Methodology: This article employs a normative juridical method integrating international human rights law analysis, the doctrine of proportionality, comparative legal analysis, and doctrinal analysis of judicial decisions. Purpose: This study critically examines whether the formal proportionality model underlying the legitimate interests framework in the GDPR can protect fundamental rights under conditions of radical informational asymmetry, surveillance capitalism, and data colonialism that characterize the global digital economy. Findings: The analysis shows that the GDPR proportionality model, although sophisticated, contains structural weaknesses when applied to diverse socio-economic contexts. The proposed framework consists of a mandatory three-step test, a Legitimate Interests Assessment (LIA), an anti-catch-all doctrine, and an allocation of the burden of proof based on international human rights law. Originality/Novelty: This article advances three arguments: first, the normative uncertainty of the GDPR legitimate interests clause challenges its adequacy as an international model; second, the transplantation of a proportionality-based balancing model without adequate institutional prerequisites risks creating accountability gaps; third, in the context of surveillance capitalism as data colonialism, a rights-first proportionality framework is required.

Bahasa Indonesia

Latar Belakang: Artikel ini mencoba mengkritisi bagaimana konsep kepentingan hukum yang sah sebagai dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yang unik dan rentan dalam arsitektur tata kelola data Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara formal mengadopsi konsep tersebut melalui Pasal 20 huruf (f), namun tanpa disertai definisi, mekanisme pengujian operasional, alokasi beban pembuktian, maupun hak keberatan yang dapat dijalankan. Ketidakpastian normatif ini bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan menimbulkan pertanyaan konstitusional fundamental. Metodologi: Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengintegrasikan analisis konstitusional, doktrin proporsionalitas, perbandingan hukum (GDPR), dan analisis doktrinal putusan pengadilan untuk merumuskan parameter normatif kepentingan yang sah di Indonesia Tujuan: Penelitian ini secara kritis mengkaji apakah model proporsionalitas formal yang mendasari sebagian besar kerangka kepentingan yang sah — termasuk GDPR — dapat melindungi hak-hak fundamental dalam kondisi ketimpangan informasional radikal, kapitalisme surveilans, dan kolonialisme data yang menjadi ciri ekonomi digital Global South. Temuan: temuan yang diusulkan terdiri atas uji tiga tahap wajib, persyaratan penilaian kepentingan yang sah, doktrin anti-tangkap-semua (anti-catchall), dan alokasi beban pembuktian yang berpijak pada konstitusi yang ditawarkan tidak semata sebagai solusi bagi Indonesia, tetapi sebagai kontribusi terhadap debat akademik yang lebih luas tentang apakah model proporsionalitas liberal mampu melindungi hak-hak fundamental dalam kondisi ketimpangan informasional yang radikal. Orisinalitas/Keunikan: Artikel ini mengajukan tiga argumen, Pertama ketidakpastian normatif klausul kepentingan yang sah dalam UU PDP bukan sekadar kekurangan dalam perumusan legislatif, melainkan suatu defisiensi konstitusional yang bersifat struktural. Kedua, ambisi transplantasi model keseimbangan berbasis proporsionalitas GDPR ke dalam ekonomi digital berkembang tanpa prasyarat kelembagaan yang memadai. Ketiga, dalam konteks kapitalisme surveilans sebagai kolonialisme data, model keseimbangan secara konstitusional dan teoretis tidak mencukupi, yang diperlukan adalah kerangka proporsionalitas yang mendahulukan hak (rights-first proportionality) yang berangkat dari praduga konstitusional yang mengutamakan penentuan-diri informasional.

Kata kunci

• legitimate interests
• informational self-determination
• proportionality
• data colonialism
• global south.