Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung

Zaaken: Journal of Civil and Business Law · Vol. 4 No. 1 (2023) · hlm. 1–17

DOI
10.22437/zaaken.v4i1.21632
ISSN
2721-5318, 2721-8759
Terbit
2023-02-20
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

This study aims to discover the judge's consideration in the Supreme Court Decision, Number 1400 K/Pdt/1986, and the Supreme Court Decision, Number 1977 K/Pdt/2017 regarding the differences in decisions towards interfaith marriages. Furthermore, the methodology used in this study is the Normative Juridical, namely research in the form of an inventory of applicable laws, which seeks to find the principles or philosophical basis of the law or study in the form of legal efforts findings within a particular case. Based on the result, it may be stated that the regulation of interfaith marriages in Indonesia had legal protection itself in terms of marriage. Nevertheless, the interfaith marriage polemic in terms of its regulation in the marriage's laws is not being strictly regulated and written whether it is prohibited or permitted. Moreover, the inconsistency of marriage law in regulation of interfaith marriage gives rise to a conflict of legal norms in establishing or deciding decision from the state of the court ruling to the supreme court's jurisprudential decision. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 terkait perbedaan putusan terhadap perkawinan beda agama. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Pengaturan Perkawinan beda agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam hal perkawinan, namun polemik perkawinan beda agama dalam pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan belum diatur secara tegas dan tertulis apakah dilarang atau diperbolehkan pelaksanaannya. Ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan konflik norma hukum dalam menetapkan atau memutuskan Putusan dari Penetapan Pengadilan Negeri hingga Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

23 penulis · 41 tautan kepenulisan bersama · 10 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Andalas University
  • Institut Islam Maarif Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Zefrizal NurdinAndalas University2
Rembrandt RembrandtAndalas University2
Syofiarti SyofiartiAndalas University2
ZulfadliAfiliasi tidak diketahui1
Elita RahmiUniversitas Jambi1
Pahlefi PahlefiUniversitas Jambi1
Lili Naili HidayahUniversitas Jambi1
Windarto WindartoUniversitas Jambi1
Rista RistaUniversitas Jambi1
M. Fakri PutraUniversitas Jambi1
Tengku Maizura HakimUniversitas Jambi1
Dini SuryaniUniversitas Jambi1
Umar HasanUniversitas Jambi1
Aprilia Pitri NRUniversitas Jambi1
Faizah BafadhalUniversitas Jambi1
Chaca Tiara Indah SartikaUniversitas Jambi1
Windarto WindartoUniversitas Jambi1
Muhammad Ali RidhoAndalas University1
Sulhi Muhamad Daud Abdul KadirUniversitas Jambi1
Muhammad Randhy MartadinataInstitut Islam Maarif Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Zaaken/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Ridho, Muhamad</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Amin Qodri, Muhammad</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Triganda Sayuti, Ageng</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Perkawinan Beda Agama</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This study aims to discover the judge's consideration in the Supreme Court Decision, Number 1400 K/Pdt/1986, and the Supreme Court Decision, Number 1977 K/Pdt/2017 regarding the differences in decisions towards interfaith marriages. Furthermore, the methodology used in this study is the Normative Juridical, namely research in the form of an inventory of applicable laws, which seeks to find the principles or philosophical basis of the law or study in the form of legal efforts findings within a particular case. Based on the result, it may be stated that the regulation of interfaith marriages in Indonesia had legal protection itself in terms of marriage. Nevertheless, the interfaith marriage polemic in terms of its regulation in the marriage's laws is not being strictly regulated and written whether it is prohibited or permitted. Moreover, the inconsistency of marriage law in regulation of interfaith marriage gives rise to a conflict of legal norms in establishing or deciding decision from the state of the court ruling to the supreme court's jurisprudential decision.
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 terkait perbedaan putusan terhadap perkawinan beda agama. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Pengaturan Perkawinan beda agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam hal perkawinan, namun polemik perkawinan beda agama dalam pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan belum diatur secara tegas dan tertulis apakah dilarang atau diperbolehkan pelaksanaannya. Ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan konflik norma hukum dalam menetapkan atau memutuskan Putusan dari Penetapan Pengadilan Negeri hingga Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2023-02-20</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/21632</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/zaaken.v4i1.21632</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Zaaken: Journal of Civil and Business Law; Vol. 4 No. 1 (2023): Februari ; 1-17</dc:source>
	<dc:source>2721-5318</dc:source>
	<dc:source>2721-8759</dc:source>
	<dc:source>10.22437/zaaken.v4i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/21632/16100</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2023 Muhamad Ridho, Muhammad Amin Qodri, Ageng Triganda Sayuti</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>