Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

The Role of the NGO Aliansi Perempuan Merangin in Providing Domestic Violence Assistance Types of Gender-Based Physical Violence as a Form of Implementation of Law no. 23 of 2004

Peranan Lsm Aliansi Perempuan Merangin Memberikan Pendampingan KDRT Jenis Kekerasan Fisik Berbasis Gender Sebagai Wujud Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004

Civic Education Perspective Journal · Vol. 2 No. 3 (2022) · hlm. 43–56

DOI
10.22437/cepj.v2i1.19317
ISSN
2827-8089
Terbit
2022-12-14
Penerbit
Citizenship Education, Faculty of Education, Jambi University
Bahasa
id

Abstrak

Inggris

Based on the results of preliminary observations made by researchers at the Merangin Women's Alliance NGO, it shows that the level of cases of domestic violence experienced by women in the assisted areas of the Merangin Women's Alliance is still quite high and the role of assistance given from non-governmental organizations the Women's Alliance of Merangin to victims of domestic violence still not running optimally, due to various factors that exist within the institution. The purpose of this study is to find out the role of assistance provided by the Merangin Women's Alliance NGO for Victims of Domestic Physical Violence which focuses on women or gender as a form of implementing Law no. 23 of 2004. This research uses qualitative data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this study is descriptive qualitative with 3 stages of data analysis namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. This research was carried out in 4 stages, namely the preparation stage, the field implementation stage, and the data analysis stage. The results of this study indicate that the Merangin Women's Alliance does not play a proper role as a companion, this can be seen from the 4 indicators in this study, namely 1) the accompaniment factor, APM does not fulfill four roles in the mentoring process, namely as an advocate, mediator, enabler, and motivator. 2) legal factors and laws, APM has not fulfilled the principles of victim protection and articles 22 and 23 concerning victims' rights. 3) the factor of public facilities and facilities, the facilities and facilities owned by APM have not been able to support assistance programs such as the unavailability of safe houses, transportation, and inadequate sources of funds. 4) the community awareness factor, the community is not yet aware of the existence of APM as a companion, the community has a bad view of APM which is considered the cause of divorce between husband and wife.

Bahasa Indonesia

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di Lsm Aliansi Perempuan Merangin menunjukkan tingkat kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami oleh perempuan di wilayah dampingan dari aliansi perempuan merangin masih cukup tinggi dan peran pendampingan  yang diberikan dari lembaga swadaya masyarakat aliansi perempuan merangin kepada korban KDRT masih belum berjalan dengan maksimal, karena berbagai faktor yang ada dilingkungan lembaga tersebut. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui peran pendampingan yang diberikan oleh Lsm Aliansi Perempuan Merangin kepada Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga yang berfokus pada perempuan atau gender sebagai wujud pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan  metode pengumpulan data kualitatif yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif dengan 3 Tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan dengan 4 kali tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan lapangan, dan tahap analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aliansi Perempuan Merangin tidak berperan selayaknya sebagai seorang pendamping, hal tersebut dapat dilihat dari 4 indikator dalam penelitian ini, yaitu 1) faktor pendampingan, APM tidak memenuhi empat peran dalam proses pendampingan yaitu sebagai advocator, mediator, pemungkin, dan motivator. 2) faktor hukum dan Undang-undang, APM belum memenuhi asas perlindungan korban dan pasal 22 dan 23 tentang hak-hak korban. 3) faktor sarana dan fasilitas umum, fasilitas dan sarana yang dimiiki oleh APM belum bisa menjadi penunjang program pendampingan seperti tidak tersedianya rumah aman, transportasi, dan juga sumber dana yang tidak memadai. 4) faktor kesadaran masyarakat, masyarakat belum menyadari tentang keberadaan APM sebagai pendamping, masyarakat memiliki pandangan yang buruk tentang terhadap APM yang dianggap sebagai penyebab perceraian antara suami dan istri. Â

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

30 penulis · 90 tautan kepenulisan bersama · 10 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Universitas Negeri Padang
  • Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
  • Indonesia University of Education
  • Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
  • Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Tohap Pandapotan SimaremareAfiliasi tidak diketahui3
Heri UsmantoUniversitas Jambi2
Lestari Wulandari SimamoraAfiliasi tidak diketahui1
M. SalamAfiliasi tidak diketahui1
Lestari Wulandari SimamoraAfiliasi tidak diketahui1
Heri UsmantoAfiliasi tidak diketahui1
Dona SarianiAfiliasi tidak diketahui1
Iis DahliyaAfiliasi tidak diketahui1
Dona SarianiUniversitas Jambi1
Iis DahliyaAfiliasi tidak diketahui1
Atiqah RevalinaAfiliasi tidak diketahui1
IrwanAfiliasi tidak diketahui1
Atiqah RevalinaAfiliasi tidak diketahui1
Irwan IrwanUniversitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar1
Musdalifah MusdalifahUniversitas Negeri Padang1
Musdalifah MusdalifahAfiliasi tidak diketahui1
Irwan IrwanAfiliasi tidak diketahui1
Rizqi MulyaniAfiliasi tidak diketahui1
Rizqi MulyaniAfiliasi tidak diketahui1
Irwan IrwanUniversitas Jambi1
RinaAfiliasi tidak diketahui1
Rina RinaAfiliasi tidak diketahui1
Ryan TaufikaIndonesia University of Education1
Vinda ChairunnisaUniversitas Muslim Nusantara Al Washliyah1
Tengku Syarifah NadhiraUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/cepj/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">The Role of the NGO Aliansi Perempuan Merangin in Providing Domestic Violence Assistance Types of Gender-Based Physical Violence as a Form of Implementation of Law no. 23 of 2004</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">Peranan Lsm Aliansi Perempuan Merangin Memberikan Pendampingan KDRT Jenis Kekerasan Fisik Berbasis Gender Sebagai Wujud Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Selvia, Lola</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Salam, M</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Simamere, Tohap Pandapotan</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Selvia, Lola</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Salam, M</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Simaremare, Tohap Pandapotan</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id">Peran Pendampingan LSM</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Kdrt Fisik</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Gender</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Based on the results of preliminary observations made by researchers at the Merangin Women's Alliance NGO, it shows that the level of cases of domestic violence experienced by women in the assisted areas of the Merangin Women's Alliance is still quite high and the role of assistance given from non-governmental organizations the Women's Alliance of Merangin to victims of domestic violence still not running optimally, due to various factors that exist within the institution.
The purpose of this study is to find out the role of assistance provided by the Merangin Women's Alliance NGO for Victims of Domestic Physical Violence which focuses on women or gender as a form of implementing Law no. 23 of 2004.
This research uses qualitative data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this study is descriptive qualitative with 3 stages of data analysis namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. This research was carried out in 4 stages, namely the preparation stage, the field implementation stage, and the data analysis stage.
The results of this study indicate that the Merangin Women's Alliance does not play a proper role as a companion, this can be seen from the 4 indicators in this study, namely 1) the accompaniment factor, APM does not fulfill four roles in the mentoring process, namely as an advocate, mediator, enabler, and motivator . 2) legal factors and laws, APM has not fulfilled the principles of victim protection and articles 22 and 23 concerning victims' rights. 3) the factor of public facilities and facilities, the facilities and facilities owned by APM have not been able to support assistance programs such as the unavailability of safe houses, transportation, and inadequate sources of funds. 4) the community awareness factor, the community is not yet aware of the existence of APM as a companion, the community has a bad view of APM which is considered the cause of divorce between husband and wife.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di Lsm Aliansi Perempuan Merangin menunjukkan tingkat kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami oleh perempuan di wilayah dampingan dari aliansi perempuan merangin masih cukup tinggi dan peran pendampingan  yang diberikan dari lembaga swadaya masyarakat aliansi perempuan merangin kepada korban KDRT masih belum berjalan dengan maksimal, karena berbagai faktor yang ada dilingkungan lembaga tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui peran pendampingan  yang diberikan oleh Lsm Aliansi Perempuan Merangin kepada Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga yang berfokus pada perempuan atau gender sebagai wujud pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004.
Penelitian ini menggunakan  metode pengumpulan data kualitatif yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif dengan 3 Tahapan analisis data yaitu  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan dengan 4 kali tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan lapangan, dan tahap analisis data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aliansi Perempuan Merangin tidak berperan selayaknya sebagai seorang pendamping, hal tersebut dapat dilihat dari 4 indikator dalam penelitian ini, yaitu 1) faktor pendampingan, APM tidak memenuhi empat peran dalam proses pendampingan yaitu sebagai advocator, mediator, pemungkin, dan motivator. 2) faktor hukum dan Undang-undang, APM belum memenuhi asas perlindungan korban dan pasal 22 dan 23 tentang hak-hak korban. 3) faktor sarana dan fasilitas umum, fasilitas dan sarana yang dimiiki oleh APM belum bisa menjadi penunjang program pendampingan seperti tidak tersedianya rumah aman, transportasi, dan juga sumber dana yang tidak memadai. 4) faktor kesadaran masyarakat, masyarakat belum menyadari tentang keberadaan APM sebagai pendamping, masyarakat memiliki pandangan yang buruk tentang terhadap APM yang dianggap sebagai penyebab perceraian antara suami dan istri.
 </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Citizenship Education, Faculty of Education, Jambi University</dc:publisher>
	<dc:date>2022-12-14</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/cepj/article/view/19317</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/cepj.v2i1.19317</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Civic Education Perspective Journal; Vol. 2 No. 3 (2022): Civic Education Perspective Journal; 43-56</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Civic Education Perspective Journal; Vol 2 No 3 (2022): Civic Education Perspective Journal; 43-56</dc:source>
	<dc:source>2827-8089</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/cepj/article/view/19317/15092</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2023 Civic Education Perspective Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>