Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Implementation of the Principle of Non-Refugee in Handling Rohingya Refugees in Indonesia

Civic Education Perspective Journal · Vol. 5 No. 1 (2025) · hlm. 29–41

DOI
10.22437/cepj.v5i1.41844
ISSN
2827-8089
Terbit
2025-04-22
Penerbit
Citizenship Education, Faculty of Education, Jambi University
Bahasa
en

Abstrak

Inggris

Rohingya refugees face significant legal uncertainty regarding their status in Indonesia. One of the main issues faced is the implementation of the principle of non-refoulement, which is an international principle that prohibits a country from returning refugees to their home country if they are at risk of torture, inhumane treatment, or the death penalty. This principle is stated in the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol, which protects refugees worldwide. The methodology of this research is based on a normative legal research approach. This research will also explore the obstacles and constraints to implementing the Principle of Non-Refulement for Rohingya Refugees in Indonesia and the role of international institutions in supporting the implementation of the Principle of Non-Refulement in Indonesia. Indonesia has a relatively weak implementation of the principle of non-refoulement because until now, Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention and its 1967 Additional Protocol.On the other hand, Indonesia has not made the refugee issue a top priority in state policy. The support of international institutions in supporting the implementation of the non-refoulement principle in Indonesia is vital. Although Indonesia does not yet have comprehensive legal regulations on refugees, global institutions such as UNHCR, IOM, and other non-governmental organizations play an essential role as partners in helping the Indonesian government implement better policies on refugee protection. With technical assistance, advocacy, and funding, international institutions can help Indonesia fulfill its international obligations more effectively and ensure that refugees in Indonesia receive protection by the principle of non-refoulement

Bahasa Indonesia

satu isu utama yang dihadapi adalah penerapan asas non-refoulement, yang merupakan prinsip internasional yang melarang suatu negara untuk mengembalikan pengungsi ke negara asal mereka jika mereka berisiko mengalami penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, atau hukuman mati. Asas ini tercantum dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang memberikan perlindungan bagi pengungsi di seluruh dunia. Metodologi penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana Hambatan dan Kendala dalam Implementasi Asas Non Refoulement terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia serta bagaimana Peran Lembaga Internasional dalam Mendukung Implementasi Asas Non Refoulement di Indonesia. Indonesia memiliki penerapan prinsip non-refoulement yang masih terbilang lemah, karena hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol Tambahan 1967. Di sisi lain, Indonesia juga belum menjadikan masalah pengungsi sebagai prioritas utama dalam kebijakan negara. Dukungan lembaga internasional dalam mendukung penerapan asas non-refoulement di Indonesia sangatlah vital. Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi hukum yang komprehensif mengenai pengungsi, lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR, IOM, serta organisasi non-pemerintah lainnya, berperan sebagai mitra penting dalam membantu pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang lebih baik dalam hal perlindungan pengungsi. Dengan bantuan dalam hal teknis, advokasi, serta pendanaan, lembaga-lembaga internasional dapat membantu Indonesia untuk lebih efektif dalam memenuhi kewajiban internasionalnya dan memastikan bahwa pengungsi yang berada di Indonesia mendapat perlindungan yang sesuai dengan prinsip non-refoulement.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

7 penulis · 13 tautan kepenulisan bersama · 4 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sriwijaya University
  • Universiti Islam Malaysia
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Meria UtamaSriwijaya University1
Rizka NurliyantikaSriwijaya University1
Irsan IrsanSriwijaya University1
Ros Amira bt Mohd RuslanUniversiti Islam Malaysia1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/cepj/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Implementation of the Principle of Non-Refugee in Handling Rohingya Refugees in Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Zildjianda, Raesitha</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Santriana, Santriana</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Nurul Atika , Biyes</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Indonesia</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Non-refoulement</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Prinsip </dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pengungsi </dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Rohingya</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Rohingya refugees face significant legal uncertainty regarding their status in Indonesia. One of the main issues faced is the implementation of the principle of non-refoulement, which is an international principle that prohibits a country from returning refugees to their home country if they are at risk of torture, inhumane treatment, or the death penalty. This principle is stated in the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol, which protects refugees worldwide. The methodology of this research is based on a normative legal research approach. This research will also explore the obstacles and constraints to implementing the Principle of Non-Refulement for Rohingya Refugees in Indonesia and the role of international institutions in supporting the implementation of the Principle of Non-Refulement in Indonesia. Indonesia has a relatively weak implementation of the principle of non-refoulement because until now, Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention and its 1967 Additional Protocol.On the other hand, Indonesia has not made the refugee issue a top priority in state policy. The support of international institutions in supporting the implementation of the non-refoulement principle in Indonesia is vital. Although Indonesia does not yet have comprehensive legal regulations on refugees, global institutions such as UNHCR, IOM, and other non-governmental organizations play an essential role as partners in helping the Indonesian government implement better policies on refugee protection. With technical assistance, advocacy, and funding, international institutions can help Indonesia fulfill its international obligations more effectively and ensure that refugees in Indonesia receive protection by the principle of non-refoulement</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">satu isu utama yang dihadapi adalah penerapan asas non-refoulement, yang merupakan prinsip internasional yang melarang suatu negara untuk mengembalikan pengungsi ke negara asal mereka jika mereka berisiko mengalami penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, atau hukuman mati. Asas ini tercantum dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang memberikan perlindungan bagi pengungsi di seluruh dunia. Metodologi penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana Hambatan dan Kendala dalam Implementasi Asas Non Refoulement terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia serta bagaimana Peran Lembaga Internasional dalam Mendukung Implementasi Asas Non Refoulement di Indonesia. Indonesia memiliki penerapan prinsip non-refoulement yang masih terbilang lemah, karena hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol Tambahan 1967. Di sisi lain, Indonesia juga belum menjadikan masalah pengungsi sebagai prioritas utama dalam kebijakan negara. Dukungan lembaga internasional dalam mendukung penerapan asas non-refoulement di Indonesia sangatlah vital. Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi hukum yang komprehensif mengenai pengungsi, lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR, IOM, serta organisasi non-pemerintah lainnya, berperan sebagai mitra penting dalam membantu pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang lebih baik dalam hal perlindungan pengungsi. Dengan bantuan dalam hal teknis, advokasi, serta pendanaan, lembaga-lembaga internasional dapat membantu Indonesia untuk lebih efektif dalam memenuhi kewajiban internasionalnya dan memastikan bahwa pengungsi yang berada di Indonesia mendapat perlindungan yang sesuai dengan prinsip non-refoulement.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Citizenship Education, Faculty of Education, Jambi University</dc:publisher>
	<dc:date>2025-04-22</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/cepj/article/view/41844</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/cepj.v5i1.41844</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Civic Education Perspective Journal; Vol. 5 No. 1 (2025): Civic Education Perspective Journal; 29-41</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Civic Education Perspective Journal; Vol 5 No 1 (2025): Civic Education Perspective Journal; 29-41</dc:source>
	<dc:source>2827-8089</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/cepj/article/view/41844/20629</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Civic Education Perspective Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>