Educational Strategies for Village Officials to Foster Anti-Corruption Awareness from an Early Age

Abstrak

Inggris

Corruption at the village level is a serious issue that hampers development and directly harms communities, particularly since the increase of village fund allocations in 2015, which has triggered various forms of budget misuse by certain village officials. Indonesian Corruption Watch (ICW) data in 2023 show that the village sector is the most vulnerable to corruption, contributing 23.64% of total national corruption cases. This community service program aims to build anti-corruption awareness and capacity among village officials as a preventive measure in village fund management. Through legal counseling, training, and continuous coaching on the values of integrity, transparency, and accountability, village apparatus are expected to gain a better understanding of the forms, impacts, and prevention of corruption, and to apply these values in the performance of their duties. The program also encourages village officials to act as agents of anti-corruption dissemination among their peers and the wider community, thereby fostering a strong anti-corruption culture within village governance and enhancing public participation in monitoring village funds. The outputs of this program include a cooperation document in the form of an Implementation Arrangement, activity videos, mass media publications, a scientific article submitted to a journal, and a presentation in a seminar forum. Overall, anti-corruption education is positioned as a strategic and urgent step to realize clean and accountable village governance in line with Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes.

Bahasa Indonesia

Korupsi di tingkat desa merupakan persoalan serius yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat, terutama sejak peningkatan alokasi dana desa tahun 2015 yang memunculkan berbagai penyalahgunaan anggaran oleh oknum perangkat desa. Data ICW tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor desa menjadi sektor paling rawan korupsi dengan kontribusi 23,64% dari total kasus korupsi nasional. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membangun kesadaran dan kapasitas antikorupsi bagi perangkat desa sebagai langkah preventif dalam pengelolaan dana desa. Melalui penyuluhan hukum, pelatihan, dan pembinaan mengenai nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas, aparatur desa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bentuk, dampak, dan pencegahan korupsi, serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugasnya. Kegiatan ini juga mendorong perangkat desa berperan sebagai agen sosialisasi antikorupsi bagi sejawat dan masyarakat, sehingga terbentuk budaya antikorupsi yang kuat di lingkungan pemerintahan desa dan meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan dana desa. Luaran kegiatan meliputi dokumen kerja sama berupa Implementation Arrangement, video kegiatan, publikasi di media massa, artikel ilmiah yang diajukan ke jurnal, serta pemaparan pada forum seminar. Secara keseluruhan, edukasi antikorupsi diposisikan sebagai langkah strategis dan mendesak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel sesuai amanat UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci

• Education
• Village Officials
• Anti-Corruption
• Edukasi
• Perangkat Desa
• Antikorupsi