Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

TERNAK DI KABUPATEN SAROLANGUN PERAN DINAS PERTANIAN DALAM MENGAWASI HEWAN TERNAK MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PENETIBAN PEMELIHARAAN DI KABUPATEN SAROLANGUN

Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan · Vol. 3 No. 2 (2014) · hlm. 473–482

DOI
10.22437/jmk.v3i2.3111
ISSN
2685-9424, 2252-8636
Terbit
2014-09-02
Penerbit
Program Studi Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Pasal 4 yaitu: 1). Dinas Pertanian bertanggung jawab dalam menertibkan ternak yang berkeliaran dikota kabupaten dan kota kecamatan, 2). Peternak dan kelompok peternak serta milik hewan lainnya bertanggung jawab terhadap ternak dibawah pengawasan, 3). Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan penertiban ternak, dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan bupati. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun. Dinas Perikanan dan Peternakan sebelumnya adalah bagian dari Dinas Pertnian, yaitu Bidang Perikanan dan Peternakan. kemudian berdasarkan Perturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun dipecah menjadi 3, 2 berbentuk Dinas yaitu Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan dan Peternakan, dan 1 berbentuk Badan yaitu Badan Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa peran Dinas Pertanian dalam mengawasi Penertiban Pemeliharaan Ternak berdasarkan Pengawasan Preventif Prosedur ( tidak langsung) dan Pengawasan Refresif ( langsung) termasuk dalam kategori Pengawasan Kerang baik. Hal ini dikarenakan: (1). Kurangnya kesadaran sumber daya manusia, (2). Kurangnya anggaran, dan (3). Kurangnya Koordinasi.

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/mankeu/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">TERNAK DI KABUPATEN SAROLANGUN PERAN DINAS PERTANIAN DALAM MENGAWASI HEWAN TERNAK MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PENETIBAN PEMELIHARAAN DI KABUPATEN SAROLANGUN</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">TASIA, ANA</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Pasal 4 yaitu: 1). Dinas Pertanian bertanggung jawab dalam menertibkan ternak yang berkeliaran dikota kabupaten dan kota kecamatan, 2). Peternak dan kelompok peternak serta milik hewan lainnya bertanggung jawab terhadap ternak dibawah pengawasan, 3). Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan penertiban ternak, dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan bupati. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun. Dinas Perikanan dan Peternakan sebelumnya adalah bagian dari Dinas Pertnian, yaitu Bidang Perikanan dan Peternakan. kemudian berdasarkan Perturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun dipecah menjadi 3, 2 berbentuk Dinas yaitu Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan dan Peternakan, dan 1 berbentuk Badan yaitu Badan Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa peran Dinas Pertanian dalam mengawasi Penertiban Pemeliharaan Ternak berdasarkan Pengawasan Preventif Prosedur ( tidak langsung) dan Pengawasan Refresif ( langsung) termasuk dalam kategori Pengawasan Kerang baik. Hal ini dikarenakan: (1). Kurangnya kesadaran sumber daya manusia, (2). Kurangnya anggaran, dan (3). Kurangnya Koordinasi.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Program Studi Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2014-09-02</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/3111</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/jmk.v3i2.3111</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan; Vol. 3 No. 2 (2014): Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan; 473 - 482</dc:source>
	<dc:source>2685-9424</dc:source>
	<dc:source>2252-8636</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/3111/6038</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2014 ANA TASIA</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>