Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

NEGARA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial · Vol. 1 No. 1 (2020) · hlm. 39–49

DOI
10.22373/justisia.v1i1.2559
ISSN
2614-5642, 2541-4682
Terbit
2020-07-08
Penerbit
Law Department, Sharia and Law Faculty.
Bahasa
eng

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Palestina sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah negara berdaulat dalam perspektif hukum internasional atau belum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan dua teori yang berkaitan dengan pembentukan negara berdaulat, yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif sebagai landasan normatifnya. Teori konstitutif menekankan bahwa negara-negara atau pemerintah dapat menjadi subyek hukum Internasional jika negara lain mengakui mereka terlebih dahulu. Sedangkan teori deklaratif lebih menekankan bahwa sebuah negara, baru dapat diklasifikasikan sebagai sebuah negara baru berdaulat jika negara-negara ini dapat memenuhi persyaratan normatif sebagaimana disebutkan dalam konvensi Montevideo, yaitu;adanya penduduk yang tetap (permanent population), wilayah (defined territory),dan pemerintah(government). Dalam analisisnya, ditemukan bahwa Palestina sebenarnya sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagai sebuah negara berdaulat berdasarkan kedua teori di atas. Palestina sudah memiliki penduduk yang tetap, wilayah yang jelas, dan pemerintah yang effektif. Begitu juga, Palestina sudah diakui oleh 136 negara dari 193 negara yang ada di dunia ini. Hanya saja faktor politik membuat negara superpower seperti Amerika Serikat belum memberi pengakuan kepada Palestina. Karena itu negara superpower maka sedikit banyak mempengaruhi sepak terjang Palestina dalam mendapatkan pengaruh dari negara lain. Namun begitu, Palestina adalah sebuah negara berdaulat dalam perspektif hukum internasional. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan primernya seperti jurnal, buku, dokumen Perserikatan Bangsabangsa, dan beberapa bahan sekunder lainnya lalu dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Kata kunci: Palestina, Berdaulat, Perspektif, Hukum Internasional

Jaringan kolaborasi para penulis

12 penulis · 14 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Maisarah MaisarahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Sarah Diana AuliaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Nanda Elsa SafirahAfiliasi tidak diketahui1
Riza Afrian MustaqimUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Ayuni RizkiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Muhammad NauvalUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Soraya DevyUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Desi HasnawatiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Nadhilah FilzahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mutiara FahmiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Yunita ArnanadaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">NEGARA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Syuib, M.</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Palestina sudah memenuhi kriteria
sebagai sebuah negara berdaulat dalam perspektif hukum internasional atau belum. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan dua teori yang berkaitan dengan
pembentukan negara berdaulat, yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif sebagai landasan
normatifnya. Teori konstitutif menekankan bahwa negara-negara atau pemerintah dapat
menjadi subyek hukum Internasional jika negara lain mengakui mereka terlebih dahulu.
Sedangkan teori deklaratif lebih menekankan bahwa sebuah negara, baru dapat
diklasifikasikan sebagai sebuah negara baru berdaulat jika negara-negara ini dapat
memenuhi persyaratan normatif sebagaimana disebutkan dalam konvensi Montevideo,
yaitu;adanya penduduk yang tetap (permanent population), wilayah (defined territory),dan
pemerintah(government). Dalam analisisnya, ditemukan bahwa Palestina sebenarnya sudah
memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagai sebuah negara berdaulat berdasarkan kedua
teori di atas. Palestina sudah memiliki penduduk yang tetap, wilayah yang jelas, dan
pemerintah yang effektif. Begitu juga, Palestina sudah diakui oleh 136 negara dari 193
negara yang ada di dunia ini. Hanya saja faktor politik membuat negara superpower seperti
Amerika Serikat belum memberi pengakuan kepada Palestina. Karena itu negara superpower
maka sedikit banyak mempengaruhi sepak terjang Palestina dalam mendapatkan pengaruh
dari negara lain. Namun begitu, Palestina adalah sebuah negara berdaulat dalam perspektif
hukum internasional. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang dilakukan adalah dengan
mengumpulkan bahan-bahan primernya seperti jurnal, buku, dokumen Perserikatan Bangsabangsa,
dan beberapa bahan sekunder lainnya lalu dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan.
Kata kunci: Palestina, Berdaulat, Perspektif, Hukum Internasional</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Law Department, Sharia and Law Faculty.</dc:publisher>
	<dc:date>2020-07-08</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2559</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/justisia.v1i1.2559</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol. 1 No. 1 (2016); 39-49</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol 1 No 1 (2016); 39-49</dc:source>
	<dc:source>2614-5642</dc:source>
	<dc:source>2541-4682</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2559/1820</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2018 M. Syuib</dc:rights>
</oai_dc:dc>