Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

STANDAR EFEKTIF PENERAPAN RUBBER SPEED BUMP TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN KEMENHUB NO. 3 TAHUN 1994 (Study Kajian Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh).

Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial · Vol. 3 No. 1 (2019) · hlm. 43–70

DOI
10.22373/justisia.v3i1.5085
ISSN
2614-5642, 2541-4682
Terbit
2019-08-10
Penerbit
Law Department, Sharia and Law Faculty.
Bahasa
ind

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, Rubber Speed Bump memiliki nama-nama lain yang tidak asing didengar dan dapat membuat masyarakat mengingat dengan mudah. Kata Rubber Speed Bump yang di dalam bahasa hukum menyebutnya dengan Alat Pembatas Kecepatan memiliki nama-nama tersendiri di kalangan masyarakat. Sebelumnya, Rubber Speed Bump lebih di kenal dengan istilah nama “polisi tidur”. Tidak hanya “polisi tidur”, Rubber Speed Bump juga memiliki nama lain seperti alat pembatas kecepatan, benjolan, dan gundukan. Dengan nama dan istilah yang berbeda, akan tetapi maksud dan inti dari kata Rubber Speed Bump memiliki arti yang sama dan obyek yang sama. Secara garis besar, Rubber Speed Bump merupakan salah satu alat kelengkapan pada jalan yang digunakan untuk menghambat laju kendaraan. Dalam hal tersebut, Rubber Speed Bump berperan penting dalam lalu lintas di suatu kota. Dengan adanya Rubber Speed Bump, pengendara akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya dan lebih waspada. Rubber Speed Bump biasanya di sebut juga sebagai “polisi tidur”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “polisi tidur” merupakan bagian dari permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang yang berguna untuk menghambat laju kendaraan. Kemudian, terdapat juga beberapa pengertian mengenai “polisi tidur” yang diungkapkan menurut pendapat pakar hukum.Menurut Abdul chaer seorang ahli linguistik bahasa Indonesia yang mengungkapkan bahwa “polisi tidur” merupakan sebagai suatu rintangan berupa permukaan jalan yang ditinggikan yang gunanya untuk menghambat kecepatan kendaraan.Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan menyebutkan bahwa alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya.

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id">STANDAR EFEKTIF PENERAPAN RUBBER SPEED BUMP TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN KEMENHUB NO. 3 TAHUN 1994 (Study Kajian Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh).</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="id">Miranti Faat, Dalilah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Sitti Mawar, Sitti Mawar</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="id">Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, Rubber Speed Bump  memiliki nama-nama lain yang tidak asing didengar dan dapat membuat masyarakat mengingat dengan mudah. Kata Rubber Speed Bump yang di dalam bahasa hukum menyebutnya dengan Alat Pembatas Kecepatan memiliki nama-nama tersendiri di kalangan masyarakat.  Sebelumnya, Rubber Speed Bump lebih di kenal dengan istilah nama “polisi tidur”. Tidak hanya “polisi tidur”, Rubber Speed Bump juga memiliki nama lain seperti alat pembatas kecepatan, benjolan, dan gundukan. Dengan nama dan istilah yang berbeda, akan tetapi maksud dan inti dari kata Rubber Speed Bump  memiliki arti yang sama dan obyek yang sama.  Secara garis besar, Rubber Speed Bump merupakan salah satu alat kelengkapan pada jalan yang digunakan untuk menghambat laju kendaraan. Dalam hal tersebut, Rubber Speed Bump berperan penting dalam lalu lintas di suatu kota. Dengan adanya Rubber Speed Bump, pengendara akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya dan lebih waspada. Rubber Speed Bump biasanya di sebut juga sebagai “polisi tidur”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “polisi tidur” merupakan bagian dari permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang yang berguna untuk menghambat laju kendaraan. Kemudian, terdapat juga beberapa pengertian mengenai “polisi tidur” yang diungkapkan menurut pendapat pakar hukum.Menurut Abdul chaer seorang ahli linguistik bahasa Indonesia yang  mengungkapkan bahwa “polisi tidur” merupakan sebagai suatu rintangan berupa permukaan jalan yang ditinggikan yang gunanya untuk menghambat kecepatan kendaraan.Dalam Pasal 3 ayat (1)  Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan menyebutkan bahwa alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Law Department, Sharia and Law Faculty.</dc:publisher>
	<dc:date>2019-08-10</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5085</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/justisia.v3i1.5085</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol. 3 No. 1 (2018); 43-70</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol 3 No 1 (2018); 43-70</dc:source>
	<dc:source>2614-5642</dc:source>
	<dc:source>2541-4682</dc:source>
	<dc:language>ind</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5085/3343</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2019 Dalilah Miranti Faat, Sitti Mawar Sitti Mawar</dc:rights>
</oai_dc:dc>