Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN

Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial · Vol. 3 No. 1 (2019) · hlm. 140–163

DOI
10.22373/justisia.v3i1.5090
ISSN
2614-5642, 2541-4682
Terbit
2019-08-10
Penerbit
Law Department, Sharia and Law Faculty.

Abstrak

Hukum tata ruang (ruimtelijke ordeningrech; spasial law) merupakan cabang ilmu hukum yang relatif baru. Hukum tata ruang umumnya dimasukkan sebagai bagian hukum administrasi, karena sebagian besar substansinya mengatur kebijakan penataan ruang mulai dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, sampai pada pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. A.V. Van Den Berg bahkan mengklarifikasikan hukum tata ruang sebagai bagian hukum lingkungan. Sebagaimana cabang ilmu hukum lainnya, belum ada pengertian yang baku hukum tata ruang. Secara sederhana Van Driel dan Van Vliet memberikan pengertian hukum tata ruang sebagai hukum yang mengatur penataan ruang (ruimte) yang terdiri dari sudut sosial, ekonomi, dan budaya menciptakan syarat- syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat diwilayah tersebut

Jaringan kolaborasi para penulis

13 penulis · 26 tautan kepenulisan bersama · 20 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Muhammadiyah University of Yogyakarta
  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Universitas Gadjah Mada
  • Universidad Carlos III de Madrid
  • Universitas Siber Muhammadiyah
  • Diponegoro University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Maya Sari Maya SariUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mursyid DjawasUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Cut Putrau UjongUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Dian Eka RahmawatiMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Candra Ayu HanggaratriMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Fajar Aswad AsruddinMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Adya Paramita PrabandariDiponegoro University1
Trisno RaharjoMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Ahdiana Yuni LestariMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Muhammad AnnasUniversidad Carlos III de Madrid1
Dinda RiskanitaUniversitas Siber Muhammadiyah1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id">RENCANA TATA   RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="id">Rahmadani, Suci</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Misran, Misran</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="id">Hukum tata ruang (ruimtelijke ordeningrech; spasial law) merupakan  cabang ilmu hukum yang relatif baru. Hukum tata ruang umumnya dimasukkan sebagai bagian hukum administrasi, karena sebagian besar substansinya mengatur kebijakan penataan ruang mulai dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, sampai pada pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang adalah suatu  sistem proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. A.V. Van Den Berg bahkan mengklarifikasikan hukum tata ruang sebagai bagian hukum lingkungan. Sebagaimana cabang ilmu hukum lainnya, belum ada pengertian yang baku hukum tata ruang. Secara sederhana Van Driel dan Van Vliet memberikan pengertian hukum tata ruang sebagai hukum yang mengatur penataan ruang (ruimte) yang terdiri dari sudut sosial, ekonomi, dan budaya menciptakan syarat- syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat diwilayah tersebut </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Law Department, Sharia and Law Faculty.</dc:publisher>
	<dc:date>2019-08-10</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5090</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/justisia.v3i1.5090</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol. 3 No. 1 (2018); 140-163</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol 3 No 1 (2018); 140-163</dc:source>
	<dc:source>2614-5642</dc:source>
	<dc:source>2541-4682</dc:source>
	<dc:language></dc:language>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2019 Suci Rahmadani, Misran Misran</dc:rights>
</oai_dc:dc>