Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Utilitas Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam Penerapan Ahli Waris Patah Titi (Ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan

Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial · Vol. 7 No. 2 (2022) · hlm. 322–345

DOI
10.22373/justisia.v7i2.15085
ISSN
2614-5642, 2541-4682
Terbit
2022-12-31
Penerbit
Law Department, Sharia and Law Faculty.
Bahasa
ind

Abstrak

Utilitas Mahkamah Syar’iyah merupakan implementasi lembaga hukum yang berwenang menjalankan hukum Islam di Indonesia, kompetensi untuk memperoleh/menetapkan sesuatu hukum pada ranah keperdataan yang menjadi sengketa. Ranah hukum Mahkamah Syar’iyah tidak luput dari ketentuan sumber hukum kepada empat macam, yaitu: al-Qur’an, Hadits (Sunnah), ijma’ dan qiyas demi kemaslahatan hukum yang berkeadilan, terhadap penetapan hukum ahli waris patah titi (ahli waris pengganti) merupakan kewenangan Mahkamah Syar’iyah, dalam merealisasi Konsep ahli waris patah titi, yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kewarisan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI. Namun perjalanan praktik hukum di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam menggimplementasikan konsep ahli waris patah titi seperti dalam pasal 185. Sehingga Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen serta peran utilitas Mahkamah Syar’iyah dalam penetapan ahli waris patah titi (ahli waris pengganti). Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen terhadap perkara yang terjadi sebelum adanya aturan KHI, penetapan kewarisan patah titi merujuk pada sistem hukum Islam. Terhadap kasus yang terjadi setelah adanya aturan KHI, ada yang diputuskan berdasarkan aturan KHI, dan ada yang tidak mengikuti aturan KHI dengan pertimbangan tertentu demi kemashlahatan ahli waris.

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id">Utilitas Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam Penerapan Ahli Waris Patah Titi (Ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="id">Syah Iskandar, Edi saputra</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="id">Utilitas Mahkamah Syar’iyah merupakan implementasi lembaga hukum yang berwenang menjalankan hukum Islam di Indonesia, kompetensi untuk memperoleh/menetapkan sesuatu hukum pada ranah keperdataan yang menjadi sengketa. Ranah hukum Mahkamah Syar’iyah tidak luput dari ketentuan sumber hukum kepada empat macam, yaitu: al-Qur’an, Hadits (Sunnah), ijma’ dan qiyas demi kemaslahatan hukum yang berkeadilan, terhadap penetapan hukum ahli waris patah titi (ahli waris pengganti) merupakan kewenangan Mahkamah Syar’iyah, dalam merealisasi Konsep ahli waris patah titi, yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kewarisan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI. Namun perjalanan praktik hukum di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam menggimplementasikan konsep ahli waris patah titi seperti dalam pasal 185. Sehingga Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen serta peran utilitas Mahkamah Syar’iyah dalam penetapan ahli waris patah titi (ahli waris pengganti). Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen terhadap perkara yang terjadi sebelum adanya aturan KHI, penetapan kewarisan patah titi merujuk pada sistem hukum Islam. Terhadap kasus yang terjadi setelah adanya aturan KHI, ada yang diputuskan berdasarkan aturan KHI, dan ada yang tidak mengikuti aturan KHI dengan pertimbangan tertentu demi kemashlahatan ahli waris.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Law Department, Sharia and Law Faculty.</dc:publisher>
	<dc:date>2022-12-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/15085</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/justisia.v7i2.15085</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol. 7 No. 2 (2022); 322-345</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol 7 No 2 (2022); 322-345</dc:source>
	<dc:source>2614-5642</dc:source>
	<dc:source>2541-4682</dc:source>
	<dc:language>ind</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/15085/pdf</dc:relation>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/15085/11232</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Munawir M.Yusuf T. Ben</dc:rights>
</oai_dc:dc>