Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)

Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial · Vol. 7 No. 2 (2022) · hlm. 413–437

DOI
10.22373/justisia.v7i2.15736
ISSN
2614-5642, 2541-4682
Terbit
2022-12-31
Penerbit
Law Department, Sharia and Law Faculty.
Bahasa
ind

Abstrak

Anak sering menjadi korban kekerasan seksual, sehingga pemerintah telah memberikan tugas pengawasan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Aceh disebut Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) sebagai lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak Aceh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 74, walaupun lembaga pengawasan sudah dibentuk kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi. Penulis melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan pengawasan perlindungan yang dilakukan oleh KPPAA terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KPPAA menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-empiris yaitu mengkaji norma-norma atau peraturan yang menjadi landasan serta melihat penerapan peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPPAA sudah berjalan dengan baik selama periode 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah instansi. Sesuai teori efektivitas pengawasan dengan praktik yang dilakukan oleh KPPAA belum sepenuhnya terlaksana, realitanya beberapa kebijakan terkait perlindungan anak belum seutuhnya mampu terealisasi. Ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak masih jauh dari rasa keadilan dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pelaku diancam hukuman cambuk dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, tidak membuat efek jera. KPPAA dalam melaksanakan tugas hanya 5 tahun, kurangnya dukungan anggaran merupakan salah satu hambatan untuk melakukan pengawasan, sosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, hanya daerah yang terdekat saja. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa pengawasan masih belum efektif.

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id">Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="id">Fitriah, Nurul</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">larasati, Ifana</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="id">Anak sering menjadi korban kekerasan seksual, sehingga pemerintah telah memberikan tugas pengawasan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Aceh disebut Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) sebagai lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak Aceh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 74, walaupun lembaga pengawasan sudah dibentuk kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi. Penulis melakukan  penelitian  bagaimana pelaksanaan pengawasan perlindungan yang dilakukan oleh KPPAA terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana efektivitas pengawasan  yang dilakukan oleh KPPAA menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-empiris yaitu mengkaji norma-norma atau peraturan yang menjadi landasan serta melihat penerapan peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPPAA sudah berjalan dengan baik selama periode 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah instansi. Sesuai teori efektivitas pengawasan dengan praktik yang dilakukan oleh KPPAA belum sepenuhnya terlaksana, realitanya beberapa kebijakan terkait perlindungan anak belum seutuhnya mampu terealisasi.  Ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak masih jauh dari rasa keadilan dengan  menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pelaku diancam hukuman cambuk  dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak,  tidak membuat efek jera. KPPAA dalam melaksanakan tugas hanya 5 tahun, kurangnya dukungan anggaran merupakan salah satu hambatan untuk melakukan pengawasan, sosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, hanya daerah yang terdekat saja. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa pengawasan masih belum efektif.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Law Department, Sharia and Law Faculty.</dc:publisher>
	<dc:date>2022-12-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/15736</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/justisia.v7i2.15736</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol. 7 No. 2 (2022); 413-437</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol 7 No 2 (2022); 413-437</dc:source>
	<dc:source>2614-5642</dc:source>
	<dc:source>2541-4682</dc:source>
	<dc:language>ind</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/15736/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 nurul fithria amsal</dc:rights>
</oai_dc:dc>