Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Implementasi Keputusan Gubernur Aceh No. 560/1774/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Karyawan (Studi Penelitian pada Sejahtera Swalayan dan Disnaker Abdya)

Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial · Vol. 7 No. 2 (2022) · hlm. 474–496

DOI
10.22373/justisia.v7i2.15740
ISSN
2614-5642, 2541-4682
Terbit
2022-12-31
Penerbit
Law Department, Sharia and Law Faculty.
Bahasa
ind

Abstrak

Kebijakan implementasi upah minimum Provinsi (UMP) merupakan kebijakan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan di Indonesia, termasuk semua perusahaan di Kabupaten Aceh Barat daya. Pemberian upah minimum merupakan suatu hal yang paling penting dalam hubungan kerja karena sangat berdampak pada kesejahteraan para pekerja. Pada kenyataanya dari hasil penelitian penulis, kebijakan penetapan gaji karyawan Sejahtera Swalayan Abdya belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini disebabkan oleh pihak perusahaan yang belum mampu menerapkan keseluruhan amanat dan ketentuan yang terdapat pada diktum Kepgub Aceh tersebut secara maksimal. Secara faktual, belum terdapat relevansi antara Keputusan Gubernur Aceh dengan apa yang pihak perusahaan terapkan dalam manajemen kerja pada Sejahtera Swalayan dan para karyawan yang berkerja pada perusahaan tersebut. Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker Abdya mengenai pelaksanaan Kepgub terhadap karyawan Sejahtera Swalayan Abdya dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, upaya pembinaan (preventif educatif) yang dilakukan dengan cara menyurati perusahaan dan melakukan sosisalisasi. Tahapan Kedua meliputi tindakan represif non yustisial, dalam tahapan ini Disnaker Abdya memberikan peringatan tertulis melalui nota pemeriksaan kepada pimpinan perusahaan apabila terjadi pelanggaran mengenai pengupahan. Dan tahapan ketiga meliputi tindakan represif yustisial yaitu Tindakan yang dilakukan sebagai alternatif terakhir dan dilakukan melalui lembaga pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan peraturan parundangundangan tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Aceh No.560/1774/2019 tentang Penetapan UMP Aceh, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek hukum dilapangan. Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini melalui data kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan, setelah data diseleksi selanjutnya disimpulkan sehingga memperoleh jawaban permasalahan.Kata Kunci: Implementasi Keputusan Gubernur Aceh, Upah Minimum Provinsi.

Jaringan kolaborasi para penulis

32 penulis · 56 tautan kepenulisan bersama · 27 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Universitas Syiah Kuala
  • Universitas Islam DDI A.G.H Abdurrahman Ambo Dalle
  • Institut Agama Islam Negeri Takengon
  • Ministry of Religious Affairs
  • Malikussaleh University
  • Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Mursyid DjawasUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry2
Mansari ZaUniversitas Syiah Kuala1
Siti Naila RahmiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Muhammad NauvalUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Muhammad SyuibUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mohammad Syakirin Bin ZahariUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Fakhrurrazi M. YunusUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mela mirdawati Mela mirdawatiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Muhammad FirdausUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Ayu Maulina RizqiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Dwi Mekar SuciUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Syamsul BahriUniversitas Syiah Kuala1
Yenny Sri WahyuniUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Selamat ArigaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Muhammad Aslam AhmadUniversitas Islam DDI A.G.H Abdurrahman Ambo Dalle1
Mumtazinur Buchary BudimanUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Muhammad Habibi MZUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Muliana MulianaInstitut Agama Islam Negeri Takengon1
Laitani FauzaniMinistry of Religious Affairs1
Luthfia MawaddahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Doni MuliadiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Maryam MaryamUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Suheri SuheriUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Amrullah AmrullahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Utari ZulfianaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Khairuddin HasballahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Muntasir A KadirMalikussaleh University1
Yusfriadi AbdaUniversitas Islam Al-Aziziyah Indonesia1
Asmaul HusnaUniversitas Syiah Kuala1
Ridhwan RidhwanInstitut Agama Islam Negeri Bone1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id">Implementasi Keputusan Gubernur Aceh  No. 560/1774/2019  Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)  Terhadap Karyawan (Studi Penelitian pada Sejahtera Swalayan dan Disnaker Abdya)</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="id">devy, Soraya</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">yulaisa, putra</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="id">Kebijakan implementasi upah minimum Provinsi (UMP) merupakan kebijakan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan di Indonesia, termasuk semua perusahaan di Kabupaten Aceh Barat daya. Pemberian upah minimum merupakan suatu hal yang paling penting dalam hubungan kerja karena sangat berdampak pada kesejahteraan para pekerja. Pada kenyataanya dari hasil penelitian penulis, kebijakan penetapan gaji karyawan Sejahtera Swalayan Abdya belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini disebabkan oleh pihak perusahaan yang belum mampu menerapkan keseluruhan amanat dan ketentuan yang terdapat pada diktum Kepgub Aceh tersebut secara maksimal. Secara faktual, belum terdapat relevansi antara Keputusan Gubernur Aceh dengan apa yang pihak perusahaan terapkan dalam manajemen kerja pada Sejahtera Swalayan dan para karyawan yang berkerja pada perusahaan tersebut. Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker Abdya mengenai pelaksanaan Kepgub terhadap karyawan Sejahtera Swalayan Abdya dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, upaya pembinaan (preventif educatif) yang dilakukan dengan cara menyurati perusahaan dan melakukan sosisalisasi. Tahapan Kedua meliputi tindakan represif non yustisial, dalam tahapan ini Disnaker Abdya memberikan peringatan tertulis melalui nota pemeriksaan kepada pimpinan perusahaan apabila terjadi pelanggaran mengenai pengupahan. Dan tahapan ketiga meliputi tindakan represif yustisial yaitu Tindakan yang dilakukan sebagai alternatif terakhir dan dilakukan melalui lembaga pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan peraturan parundangundangan tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Aceh No.560/1774/2019 tentang Penetapan UMP Aceh, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek hukum dilapangan. Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini melalui data kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan, setelah data diseleksi selanjutnya disimpulkan sehingga memperoleh jawaban permasalahan.Kata Kunci: Implementasi Keputusan Gubernur Aceh, Upah Minimum Provinsi.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Law Department, Sharia and Law Faculty.</dc:publisher>
	<dc:date>2022-12-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/15740</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/justisia.v7i2.15740</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol. 7 No. 2 (2022); 474-496</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol 7 No 2 (2022); 474-496</dc:source>
	<dc:source>2614-5642</dc:source>
	<dc:source>2541-4682</dc:source>
	<dc:language>ind</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/15740/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Soraya Devy Syamsuddin</dc:rights>
</oai_dc:dc>