Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

THE FORMULATION OF MINIMUM WAGE (MW) IN THE LIGHT OF MAQASHID AL-SHARIA: INDONESIAN CASE

Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam · Vol. 6 No. 2 (2017) · hlm. 140–151

DOI
10.22373/share.v6i2.1531
ISSN
2549-0648, 2089-6239
Terbit
2017-12-16
Penerbit
Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Bahasa
eng

Abstrak

Minimum Wage (MW) is a policy set by the government as a basis reference at labor market for every company to pay their workers wages. Since workers always have a low bargaining position when dealing with employers in the determination of their wage rates, therefore the MW could becomes the safety net for workers to have "decent living" when he began to enter the world of work. In the case of Indonesia, the formulation of WM is referring to the parameters of Decent Living Needs (DLN) according to the Ministry of Manpower Decree No. 13, the year 2012. There are at least seven components in order to formulate MW within the DLN Framework, namely: (1) food and beverages, (2) clothing/apparel (3) housing, (4) education, (5) health, (6) transportation and (7) recreation and savings. Meanwhile, in Islam, every transaction made must be ensured preserve and achieve maqashid al sharia (sharia objectives): (1) religion/faith, (2) life, (3) intellect, (4) posterity, and (5) property. Using content analysis, the paper indicates that the regulation above is relevant to the conditions and objectives of sharia-based wage system (maqashid sharia). The Decent Living Needs (DLN)-based minimum wage setting which operated in the 60 components meet the basic needs components of the workers for their daily life which includes the needs of education, health, recreation, and saving. Hence, another challenge in relation to the DLN is how to ensure that the purchasing power of labor for their shelter within the existing MW formulation. What kind of shelter that considered as al dharuriyah within the existing MW setting. Therefore, there is a call for synergy between the government and the housing industry that can offer shelter in accordance with the purchasing power of labor with the existing level of MW and feasible within the framework of DLN so that might be considered as social policy elements. =========================================== Formulasi Upah Minimum dalam Perspektif Maqashid Syariah di Indonesia_______________________________________________ Upah Minimum (UM) merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar acuan di pasar tenaga kerja bagi setiap perusahaan. Pekerja dihadapkan pada posisi tawar yang rendah ketika berhadapan dengan pengusaha dalam penentuan tingkat upah mereka, oleh karena itu UM bisa menjadi jaring pengaman bagi pekerja untuk memiliki "kehidupan yang layak" ketika ia mulai memasuki dunia kerja. Dalam kasus Indonesia, perumusan UM mengacu pada parameter Kebutuhan Hidup Layak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13, tahun 2012. Setidaknya, ada tujuh komponen perumusan MW dalam Kebutuhan Hidup Layak, yaitu: (1) makanan dan minuman, (2) pakaian / pakaian (3) perumahan, (4) pendidikan, (5) kesehatan, (6) transportasi dan (7) rekreasi dan tabungan. Sementara itu, dalam Islam setiap transaksi yang dilakukan harus dipastikan melestarikan dan mencapai maqashid al syariah (tujuan syariah): (1) agama / iman, (2) hidup, (3) kecerdasan, (4) anak cucu, dan (5) properti. Hasil analisa menunjukkan bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13, tahun 2012 relevan dengan kondisi dan tujuan dari sistem upah berbasis syariah (maqashid syariah). Kebutuhan Hidup Layak berbasis penetapan upah minimum yang beroperasi di 60 komponen, memenuhi kebutuhan komponen dasar para pekerja untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kebetuhan tersebut meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, rekreasi dan tabungan. Tantangan yang harus dihadapi ialah bagaimana memastikan bahwa daya beli tenaga kerja dan jaminan tempat tinggal mereka dalam perumusan UM. Apa jenis hunian yang dianggap sebagai al dharuriyah dalam pengaturan UM yang ada. Oleh karena itu, diperlukan sinergisitas antara pemerintah dan industri perumahan dalam menawarkan perumahan sesuai dengan daya beli tenaga kerja dengan tingkat upah minimum sebagai elemen kebijakan sosial.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

7 penulis · 12 tautan kepenulisan bersama · 8 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • University of Darussalam Gontor
  • Universitas Tazkia
  • Durham University
  • Sakarya University
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Setiawan Bin LahuriUniversity of Darussalam Gontor1
Alfi Khilmi KhusniaUniversity of Darussalam Gontor1
Khoirul UmamUniversity of Darussalam Gontor1
Muchammad Taufiq AffandiDurham University1
Aam Slamet RusydianaSakarya University1
Muhammad Syafii AntonioUniversitas Tazkia1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Share/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">THE FORMULATION OF MINIMUM WAGE (MW) IN THE LIGHT OF MAQASHID AL-SHARIA: INDONESIAN CASE</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Sanrego, Yulizar D</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Minimum Wage Setting</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Decent Living Needs</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Maqashid  Sharia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Minimum Wage (MW) is a policy set by the government as a basis reference at labor market for every company to pay their workers wages. Since workers always have a low bargaining position when dealing with employers in the determination of their wage rates, therefore the MW could becomes the safety net for workers to have "decent living" when he began to enter the world of work. In the case of Indonesia, the formulation of WM is referring to the parameters of Decent Living Needs (DLN) according to the Ministry of Manpower Decree No. 13, the year 2012. There are at least seven components in order to formulate MW within the DLN Framework, namely: (1) food and beverages, (2) clothing/apparel (3) housing, (4) education, (5) health, (6) transportation and (7) recreation and savings. Meanwhile, in Islam, every transaction made must be ensured preserve and achieve maqashid al sharia (sharia objectives): (1) religion/faith, (2) life, (3) intellect, (4) posterity, and (5) property. Using content analysis, the paper indicates that the regulation above is relevant to the conditions and objectives of sharia-based wage system (maqashid sharia). The Decent Living Needs (DLN)-based minimum wage setting which operated in the 60 components meet the basic needs components of the workers for their daily life which includes the needs of education, health, recreation, and saving. Hence, another challenge in relation to the DLN is how to ensure that the purchasing power of labor for their shelter within the existing MW formulation. What kind of shelter that considered as al dharuriyah within the existing MW setting. Therefore, there is a call for synergy between the government and the housing industry that can offer shelter in accordance with the purchasing power of labor with the existing level of MW and feasible within the framework of DLN so that might be considered as social policy elements.
===========================================
Formulasi Upah Minimum dalam Perspektif Maqashid Syariah di Indonesia_______________________________________________
Upah Minimum (UM) merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar acuan di pasar tenaga kerja bagi setiap perusahaan. Pekerja dihadapkan pada posisi tawar yang rendah ketika berhadapan dengan pengusaha dalam penentuan tingkat upah mereka, oleh karena itu UM bisa menjadi jaring pengaman bagi pekerja untuk memiliki "kehidupan yang layak" ketika ia mulai memasuki dunia kerja. Dalam kasus Indonesia, perumusan UM mengacu pada parameter Kebutuhan Hidup Layak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13, tahun 2012. Setidaknya, ada tujuh komponen perumusan MW dalam Kebutuhan Hidup Layak, yaitu: (1) makanan dan minuman, (2) pakaian / pakaian (3) perumahan, (4) pendidikan, (5) kesehatan, (6) transportasi dan (7) rekreasi dan tabungan. Sementara itu, dalam Islam setiap transaksi yang dilakukan harus dipastikan melestarikan dan mencapai maqashid al syariah (tujuan syariah): (1) agama / iman, (2) hidup, (3) kecerdasan, (4) anak cucu, dan (5) properti. Hasil analisa menunjukkan bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13, tahun 2012 relevan dengan kondisi dan tujuan dari sistem upah berbasis syariah (maqashid syariah). Kebutuhan Hidup Layak berbasis penetapan upah minimum yang beroperasi di 60 komponen, memenuhi kebutuhan komponen dasar para pekerja untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kebetuhan tersebut meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, rekreasi dan tabungan. Tantangan yang harus dihadapi ialah bagaimana memastikan bahwa daya beli tenaga kerja dan jaminan tempat tinggal mereka dalam perumusan UM. Apa jenis hunian yang dianggap sebagai al dharuriyah dalam pengaturan UM yang ada. Oleh karena itu, diperlukan sinergisitas antara pemerintah dan industri perumahan dalam menawarkan perumahan sesuai dengan daya beli tenaga kerja dengan tingkat upah minimum sebagai elemen kebijakan sosial.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry</dc:publisher>
	<dc:date>2017-12-16</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Share/article/view/%231531</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/share.v6i2.1531</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam; Vol. 6 No. 2 (2017); 140-151</dc:source>
	<dc:source>2549-0648</dc:source>
	<dc:source>2089-6239</dc:source>
	<dc:source>10.22373/share.v6i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Share/article/view/%231531/1779</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2017 SHARE Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam</dc:rights>
</oai_dc:dc>