Disasters may damage both the physical carriers and informational content of records, raising questions about the legal basis and procedures for handling records that can no longer be recovered. This study analyses the legal construction governing the destruction of disaster-affected records in Indonesia and explains its relevance through the records life-cycle theory, records continuum model, and disaster risk management. It applies to a normative legal design using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials comprise archival laws and regulations, analyzed qualitatively through inventory, systematic interpretation, and normative synchronization; archival literature serves as secondary material. The study finds that a disaster does not remove accountability requirements for destruction. Post-disaster procedures must be interpreted systematically alongside the general rules on records disposition, with differentiated treatment based on the degree of damage and the identifiability of information. Dynamic records lists, records retention schedules, incident documentation, and collegial decisions by a records appraisal committee constitute essential evidentiary infrastructure. The absence of a supporting list should not automatically be construed as a permanent prohibition on destruction, but as an evidentiary deficit that must be addressed through accountable information reconstruction and documentation. Records management from the point of creation must therefore be integrated with continuity planning and disaster mitigation so that post-disaster rescue or destruction remains lawful, measured, and accountable. ABSTRAKBencana dapat merusak fisik dan informasi arsip serta menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum dan prosedur penanganan arsip yang tidak lagi dapat dipulihkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum pemusnahan arsip terdampak bencana di Indonesia dan menjelaskan relevansinya melalui teori siklus hidup arsip, model kontinum rekod, serta manajemen risiko bencana. Penelitian menggunakan desain yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan kearsipan dianalisis secara kualitatif melalui inventarisasi, interpretasi sistematis, dan sinkronisasi norma; literatur kearsipan digunakan sebagai bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana tidak menghapus kewajiban akuntabilitas dalam pemusnahan arsip. Prosedur pascabencana harus dibaca secara sistematis bersama norma umum penyusutan arsip, dengan pembedaan penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan keteridentifikasian informasi. Daftar arsip dinamis, jadwal retensi arsip, dokumentasi kejadian, dan keputusan kolegial Panitia Penilai Arsip menjadi infrastruktur pembuktian yang menentukan. Ketiadaan daftar pendukung tidak tepat dimaknai otomatis sebagai larangan permanen untuk melakukan pemusnahan, tetapi sebagai defisit pembuktian yang harus dipulihkan melalui rekonstruksi informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan arsip sejak penciptaan harus diintegrasikan dengan rencana keberlanjutan dan mitigasi bencana agar penyelamatan maupun pemusnahan pascabencana tetap sah, terukur, dan akuntabel.
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Indonesia Open University
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulis
Organisasi
Artikel bersama
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.