Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

PENGEMBANGAN SUBJEK HUKUM DALAM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN FIKIH: Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia

ARICIS PROCEEDINGS · Vol. 1 (2017)

DOI
10.22373/aricis.v1i0.948
ISSN
2549-0656
Terbit
2017-01-27
Penerbit
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH, ACEH, INDONESIA 23111
Bahasa
eng

Abstrak

Subjek hukum dalam ilmu Usul Fikih disebut maḥkūm ‘alaih (orang yang dibebani hukum). Orang yang sudah mampu menerima beban hukum disebut mukallaf. Secara teoritis, maḥkūm ‘alaih adalah orang sebagai individu, tidak termasuk di dalamnya lembaga. Sehingga, segala bentuk kewajiban, tanggung jawab, hak kebendaan, dan lain sebagainya ditujukan kepada orang saja. Seiring dengan perubahan zaman, subjek hukum juga mengalami perkembangan, seperti terlihat dalam masalah zakat dan wakaf. Dengan demikian perlu dijelaskan bagaimanakah perubahan subjek hukum (maḥkūm ‘alaih) dalam undang-undang zakat dan waqaf di Indonesia dan apakah pengaruhnya terhadap pengembangan konsep maḥkūm ‘alaih dalam Ilmu Usul Fikih. Teori yang digunakan adalah teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menerangkan bahwa perubahan hukum tidak dapat dipungkiri karena adanya perubahan waktu dan tempat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah integrasi dan interkoneksi dengan hukum perdata Indonesia. Sedangkan sumber data adalah peraturan perundang-undangan zakat dan wakaf di Indonesia. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan zakat dan wakaf di Indonesia telah memasukkan badan hukum sebagai subjek hukum, seperti kewajiban yayasan, perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum untuk membayar zakat keuntungan perusahaan atau yayasan tersebut. Sedangkan di antara perubahan subjek hukum pada wakaf adalah diterimanya wakaf badan hukum dan badan hukum sebagai nazir wakaf. Pengaruhnya terhadap Usul Fikih adalah memunculkan skema baru maḥkūm ‘alaih, yaitu memasukkan lembaga yang badan hukum sebagai salah satu bagian maḥkūm ‘alaih. Kemudian, menuntut adanya perubahan definisi pada pembagian hukum taklifi dan waḍ’ī, seperti perubahan definisi wajib, sunat, makruh dan haram. Sedangkan untuk hukum waḍ’ī adalah seperti perubahan pada penjelasan makna syarat dan rukun.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

15 penulis · 23 tautan kepenulisan bersama · 2 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Seri MurniUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry2
Anton WidyantoUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Sam’ani Sam’aniUniversitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan1
Baihaqqi BaihaqqiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Suci Lailatul SifaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Nurzakia NurzakiaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Rudanto RudantoUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Cut UlfatunUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Muhammad Zaid IqbalUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Ali AbubakarUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Abdul Jalil SalamUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mizaj IskandarUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Dhiaurrahmah DhiaurrahmahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Jamhuri JamhuriUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">PENGEMBANGAN SUBJEK HUKUM DALAM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN FIKIH: Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Analiansyah, Analiansyah</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Perkembangan fikih</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">perundang-undangan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">hukum Islam</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Subjek hukum dalam ilmu Usul Fikih disebut maḥkūm ‘alaih (orang yang dibebani hukum). Orang yang sudah mampu menerima beban hukum disebut mukallaf. Secara teoritis, maḥkūm ‘alaih adalah orang sebagai individu, tidak termasuk di dalamnya lembaga. Sehingga, segala bentuk kewajiban, tanggung jawab, hak kebendaan, dan lain sebagainya ditujukan kepada orang saja. Seiring dengan perubahan zaman, subjek hukum juga mengalami perkembangan, seperti terlihat dalam masalah zakat dan wakaf. Dengan demikian perlu dijelaskan bagaimanakah perubahan subjek hukum (maḥkūm ‘alaih) dalam undang-undang zakat dan waqaf di Indonesia dan apakah pengaruhnya terhadap pengembangan konsep maḥkūm ‘alaih dalam Ilmu Usul Fikih. Teori yang digunakan adalah teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menerangkan bahwa perubahan hukum tidak dapat dipungkiri karena adanya perubahan waktu dan tempat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah integrasi dan interkoneksi dengan hukum perdata Indonesia. Sedangkan sumber data adalah peraturan perundang-undangan zakat dan wakaf di Indonesia. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan zakat dan wakaf di Indonesia telah memasukkan badan hukum sebagai subjek hukum, seperti kewajiban yayasan, perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum untuk membayar zakat keuntungan perusahaan atau yayasan tersebut. Sedangkan di antara perubahan subjek hukum pada wakaf adalah diterimanya wakaf badan hukum dan badan hukum sebagai nazir wakaf. Pengaruhnya terhadap Usul Fikih adalah memunculkan skema baru maḥkūm ‘alaih, yaitu memasukkan lembaga yang badan hukum sebagai salah satu bagian maḥkūm ‘alaih. Kemudian, menuntut adanya perubahan definisi pada pembagian hukum taklifi dan waḍ’ī, seperti perubahan definisi wajib, sunat, makruh dan haram. Sedangkan untuk hukum waḍ’ī adalah seperti perubahan pada penjelasan makna syarat dan rukun.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH, ACEH, INDONESIA 23111</dc:publisher>
	<dc:date>2017-01-27</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/948</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/aricis.v1i0.948</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">ARICIS PROCEEDINGS; Vol. 1 (2016): Conference Proceedings - ARICIS I</dc:source>
	<dc:source>2549-0656</dc:source>
	<dc:source>10.22373/aricis.v1i0</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/948/754</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2017 Analiansyah Analiansyah</dc:rights>
</oai_dc:dc>