Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

POSISI KEDUDUKAN WILAYATUL HISBAH DALAM BIROKRASI PEMERINTAH ACEH: Studi terhadap jabatan fungsional Wilayatul Hisbah

ARICIS PROCEEDINGS · Vol. 1 (2017)

DOI
10.22373/aricis.v1i0.951
ISSN
2549-0656
Terbit
2017-01-27
Penerbit
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH, ACEH, INDONESIA 23111
Bahasa
eng

Abstrak

Penelitian ini mempunyai hipotesis bahwa WH secara karir fungsional belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Hal ini terindikasi dari jabatan karir fungsional WH yang tidak termasuk dalam sistem kepegawaian nasional. Pembentukan WH di Aceh tidak diiringi penguatan secara karir fungsional di tingkat pusat. Untuk menyiasati hal tersebut, karir fungsional WH ditempatkan bersama Satpol PP, atau dileburkan pada dinas-dinas lainnya dalam lingkungan birokrasi pemerintah Aceh. Kalau sebelumnya keberadaan WH hanya berdasarkan Qanun Aceh, maka dalam UU PA WH dianggap sebagai bagian dari Satpol PP dan diberi nama Polisi Wilayatul Hisbah. Perdebatan dan diskusi tentang kedudukan WH dalam sistem birokrasi pemerintahan Aceh, merupakan topik menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Diharapkan hasil penelitian ini, setidaknya dapat menemukan suatu rekomendasi penting, demi mereposisi kedudukan ideal WH dalam birokrasi pemerintah Aceh, maupun di tingkat nasional. Di samping itu, perubahan nomenklatur baru tentang WH dalam sistem kepegawaian nasional juga dapat terwujud, dengan hasil penelitian ini sebagai salah satu landasan akademiknya. Karena semestinya, suatu perubahan kebijakan diharapkan membiasakan diri dengan suatu kajian akademik intensif, baik berupa riset, focus group discussion, atau melalui diskusi-diskusi ilmiah lainnya.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

37 penulis · 72 tautan kepenulisan bersama · 23 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Universitas Syiah Kuala
  • National Research and Innovation Agency
  • Institut Agama Islam Negeri Bone
  • Universitas PGRI Sumatera Barat
  • Universiti Utara Malaysia
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Winny Dian SafitriUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry2
Kamaruzzaman Bustamam AhmadUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Shinta NabillaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Nahara EriyantiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Ulfa SasikaraniUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Rahmi RahmiUniversitas PGRI Sumatera Barat1
Awalurramadhana AwalurramadhanaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Ana FitriaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Hayatul KhusnaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Ismuadi IsmuadiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Nisa AdilaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Musliadi MusliadiAfiliasi tidak diketahui1
Rusjdi Ali MuhammadUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Abdul Jalil SalamUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Hasnul Arifin MelayuUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Md Zawawi Abu BakarUniversiti Utara Malaysia1
Faisal FauzanUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Hajarul AkbarUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Andi DarnaInstitut Agama Islam Negeri Bone1
Khairuddin HasballahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Wardana SaidInstitut Agama Islam Negeri Bone1
Zahratul IdamiUniversitas Syiah Kuala1
Faisal A. RaniUniversitas Syiah Kuala1
Yanis RinaldiUniversitas Syiah Kuala1
Jamhir JamhirUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Sarah FadhilahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Jamhuri UngelUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Fitrah ArraziUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Ahyar Ari GayoNational Research and Innovation Agency1
Syprianus AristeusNational Research and Innovation Agency1
Evi DjuniartiNational Research and Innovation Agency1
Ellen Lutya Putri NugrahaniNational Research and Innovation Agency1
Khairil AkbarUniversitas Syiah Kuala1
Zahlul Pasha KarimUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">POSISI KEDUDUKAN WILAYATUL HISBAH DALAM BIROKRASI PEMERINTAH ACEH: Studi terhadap jabatan fungsional Wilayatul Hisbah</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Siddiq, Muhammad</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Zulhilmi, Muhammad</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Makinara, Ihdi Karim</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">reposisi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">wilayatuh hisbah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">jabatan fungsional</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini mempunyai hipotesis bahwa WH secara karir fungsional belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Hal ini terindikasi dari jabatan karir fungsional WH yang tidak termasuk dalam sistem kepegawaian nasional. Pembentukan WH di Aceh tidak diiringi penguatan secara karir fungsional di tingkat pusat. Untuk menyiasati hal tersebut, karir fungsional WH ditempatkan bersama Satpol PP, atau dileburkan pada dinas-dinas lainnya dalam lingkungan birokrasi pemerintah Aceh. Kalau sebelumnya keberadaan WH hanya berdasarkan Qanun Aceh, maka dalam UU PA WH dianggap sebagai bagian dari Satpol PP dan diberi nama Polisi Wilayatul Hisbah. Perdebatan dan diskusi tentang kedudukan WH dalam sistem birokrasi pemerintahan Aceh, merupakan topik menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Diharapkan hasil penelitian ini, setidaknya dapat menemukan suatu rekomendasi penting, demi mereposisi kedudukan ideal WH dalam birokrasi pemerintah Aceh, maupun di tingkat nasional. Di samping itu, perubahan nomenklatur baru tentang WH dalam sistem kepegawaian nasional juga dapat terwujud, dengan hasil penelitian ini sebagai salah satu landasan akademiknya. Karena semestinya, suatu perubahan kebijakan diharapkan membiasakan diri dengan suatu kajian akademik intensif, baik berupa riset, focus group discussion, atau melalui diskusi-diskusi ilmiah lainnya.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH, ACEH, INDONESIA 23111</dc:publisher>
	<dc:date>2017-01-27</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/951</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/aricis.v1i0.951</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">ARICIS PROCEEDINGS; Vol. 1 (2016): Conference Proceedings - ARICIS I</dc:source>
	<dc:source>2549-0656</dc:source>
	<dc:source>10.22373/aricis.v1i0</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/951/758</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2017 Muhammad Siddiq, Muhammad Zulhilmi, Ihdi Karim Makinara</dc:rights>
</oai_dc:dc>