Profil penulis Dicocokkan berdasarkan nama
Aryani Witasari
- Artikel di Melola
- 5 (0 terverifikasi)
- Sitasi (OpenAlex)
- 0
- Jurnal
- JURNAL HUKUM
- Nama di metadata jurnal
- Witasari, Aryani
Ringkasan publikasi
Belum ada artikel terverifikasi: ringkasan hanya menghitung artikel yang tertaut ke penulis ini lewat OpenAlex.
Fakta, bukan skor: Melola tidak menilai penulis dan tidak menghitung angka kredit. Ringkasan hanya menghitung artikel yang tertaut lewat OpenAlex; artikel yang dicocokkan hanya berdasarkan nama didaftar terpisah dan tidak dihitung. Melola mencakup jurnal Indonesia yang dipanen lewat OAI-PMH, sehingga publikasi di tempat lain mungkin tidak tercatat. Cara pemberitahuan diperiksa.
Rekan penulis
2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Muhammad Sholikul Arif | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Lokasi para rekan penulis
Belum ada institusi dengan lokasi yang diketahui.
Artikel terverifikasi (0)
Tidak ada.
Dicocokkan berdasarkan nama, belum terverifikasi (5)
Artikel ini memuat nama yang sama di metadata jurnal, tetapi tidak tertaut ke penulis ini lewat OpenAlex. Bisa jadi artikel ini milik orang lain yang bernama sama, sehingga tidak dihitung dalam ringkasan.
-
KONSEKUENSI HUKUM BAGI SEORANG ARBITER DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999
-
MPD BUKAN ADVOKAT PARA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
-
IMPLEMENTASI DIVERSI GUNA MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.
-
Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Notaris
-
Tinjauan Teori Hukum Kewenangan Lembaga Pengadilan Niaga Terhadap Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
Dihubungkan melalui: Nama sama dengan penulis yang sudah ada; Penulis baru berdasarkan nama.