Melola Discovery

← Melola Discovery

Journal

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)

GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies · Vol. 1 No. 1 (2015) · pp. 51–68

DOI
10.22373/equality.v1i1.779
ISSN
2548-1959, 2461-1468
Published
2015-03-01
Publisher
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Language
eng

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. UU ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. UU No. 11 tahun 2012 ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU No. 3 tahun 2007 dianggap belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, di Aceh, hukum adat juga turut mengatur penyelesaian berbagai kasus, termasuk anak-anak di dalamnya. Dengan demikian diperlukan pembahasan begaimanakah bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 tahun 2012 dan dalam adat Aceh serta relevansi antara keduanya. Untuk membahasnya digunakan pendekatan comparative law dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data, yaitu UU No. 11 tahun 2012 itu sendiri dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum adat Aceh terkait penyelesaian perkara. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Dalam proses litigasi, misalnya, anak harus dibedakan penanganannya dari orang dewasa. Kemudian, menekankan aspek non litigasi melalui diversi. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan. Kemudian, bagi aparat penegak hukum yang menangani anak haruslah yang telah mengikuti pelatihan khusus untuk itu. Tidak kalah pentingnya adalah adanya pendamping. Adapun secara hukum adat Aceh sebenarnya telah diatur apa saja kewenangan yang dapat diselesaikan secara adat dan bagaimana cara menyelesaikannya, namun sayangnya belum mengatur bentuk perlindungan terhadap anak secara khusus. Dengan demikian, yang dapat dijadikan relevansi kajian ini terhadap hukum adat Aceh adalah perlu diadopsi ketentuan dalam UU No. 11 tahun 2012 menjadi bagian dari hukum Adat Aceh. Kata Kunci:

Keywords

Collaboration network of the authors

15 authors · 19 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Amrullah BustamamAffiliation unknown1
Tasbi HusenAffiliation unknown1
Sari HandayaniAffiliation unknown1
Mahlil RidwanAffiliation unknown1
Nurlina NurlinaAffiliation unknown1
Diana FitriAffiliation unknown1
Mohd Kalam DaudAffiliation unknown1
Retno Wati yulianAffiliation unknown1
Satria JuandaAffiliation unknown1
Burhanuddin Abdul GaniAffiliation unknown1
Abidin NurdinAffiliation unknown1
Misran RamliAffiliation unknown1
Nurul AulianaAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/oai, first harvested 7 Nov 2026, last seen 7 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Analiyansyah, Analiyansyah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Rahmatillah, Syarifah</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Perlindungan Anak</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Adat Aceh</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. UU ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. UU No. 11 tahun 2012 ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU No. 3 tahun 2007 dianggap belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, di Aceh, hukum adat juga turut mengatur penyelesaian berbagai kasus, termasuk anak-anak di dalamnya. Dengan demikian diperlukan pembahasan begaimanakah bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 tahun 2012 dan dalam adat Aceh serta relevansi antara keduanya. Untuk membahasnya digunakan pendekatan comparative law dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data, yaitu UU No. 11 tahun 2012 itu sendiri dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum adat Aceh terkait penyelesaian perkara. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Dalam proses litigasi, misalnya, anak harus dibedakan penanganannya dari orang dewasa. Kemudian, menekankan aspek non litigasi melalui diversi. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan. Kemudian, bagi aparat penegak hukum yang menangani anak haruslah yang telah mengikuti pelatihan khusus untuk itu. Tidak kalah pentingnya adalah adanya pendamping. Adapun secara hukum adat Aceh sebenarnya telah diatur apa saja kewenangan yang dapat diselesaikan secara adat dan bagaimana cara menyelesaikannya, namun sayangnya belum mengatur bentuk perlindungan terhadap anak secara khusus. Dengan demikian, yang dapat dijadikan relevansi kajian ini terhadap hukum adat Aceh adalah perlu diadopsi ketentuan dalam UU No. 11 tahun 2012 menjadi bagian dari hukum Adat Aceh.

Kata Kunci:</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UIN Ar-Raniry Banda Aceh</dc:publisher>
	<dc:date>2015-03-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/779</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/equality.v1i1.779</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies; Vol. 1 No. 1 (2015); 51-68</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES; Vol 1 No 1 (2015); 51-68</dc:source>
	<dc:source>2548-1959</dc:source>
	<dc:source>2461-1468</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/779/609</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2016 Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies</dc:rights>
</oai_dc:dc>