Melola Discovery

← Melola Discovery

Journal

The Effectiveness of Adat Sanction for Khalwat Offense Based on Islamic Criminal Law in Ketol, Central Aceh [Efektifitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat: Perspektif Hukum Pidana Islam di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah]

Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum · Vol. 10 No. 2 (2021) · pp. 217–237

DOI
10.22373/legitimasi.v10i2.11341
ISSN
2579-5104, 2088-8813
Published
2021-12-26
Publisher
Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Language
eng

Abstract

Abstract: This study aims to first, find out what forms of customary sanctions are imposed on perpetrators of khalwat in Ketol, Central Aceh district. Second, to know the level of effectiveness of customary sanctions in Ketol District against the eradication of the crime of seclusion. Third, a review of Islamic law on customary sanctions in Ketol District for perpetrators of the crime of seclusion. The method used in this research is a qualitative descriptive method using field research and library research. The results of the research in this thesis are the settlement of the khalwat dispute in the Ketol District, Central Aceh Regency, in which the dispute is settled customarily by a deliberation process. Then each actor is charged with paying one or more oxen following the deliberation agreement between the parties. The sanctions that apply are very ineffective among people with middle and upper economic levels, for those who are middle and above do not feel the effects of the sanctions imposed, because it is very easy for them to pay the sanctions. Overview of Islamic law customary sanctions do not conflict with Islamic law because in Islamic law the sanction for seclusion is ta'zir, namely the punishment determined by the ruler or judge, which in customary law in Central Aceh who acts as a judge is Reje Kampung. Abstrak: Tujuan dari penelitian ini, pertama, untuk mengetahui apakah bentuk sanksi adat yang dijatuhkan bagi pelaku khalwat di Ketol, Aceh Tengah. Kedua, tingkat efektivitas sanksi adat di Kecamatan Ketol terhadap pemberantasan tindak pidana khalwat. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di Kecamatan Ketol bagi pelaku tindak pidana khalwat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data lapangan (field research) dan data pustaka (Library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur tentang penyelesaian khalwat dan sistem putusan Peradilan Adat di Aceh Tengah. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian sengketa khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara adat dengan proses musyawarah. Kemudian masing-masing pelaku dibebankan untuk membayar satu atau lebih dari satu ekor lembu sesuai dengan kesepakatan musyawarah antara para pihak. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sangat tidak efektif di kalangan masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah ke atas, bagi mereka yang menengah ke atas tidak merasakan efek dari sanksi yang dijatuhkan, karena sangat mudah bagi mereka untuk membayar sanksi tersebut. Tinjauan hukum Islam sanksi adat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sanksi bagi khalwat ialah ta’zir yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim, yang dimana dalam hukum adat di Aceh Tengah yang berperan sebagai hakim adalah Reje Kampung.

Keywords

Collaboration network of the authors

7 authors · 12 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Mohamad Firdaus Bin TokiminAffiliation unknown1
Iskandar ISKANDARAffiliation unknown1
Husaini IbrahimAffiliation unknown1
Sutri HelfiantiAffiliation unknown1
Rosmawati RosmawatiAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/oai, first harvested 7 Nov 2026, last seen 7 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">The Effectiveness of Adat Sanction for Khalwat Offense Based on  Islamic Criminal Law in Ketol, Central Aceh [Efektifitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat: Perspektif Hukum Pidana Islam di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah]</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Citra Dewi, Satiya</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Yusuf Adan, Hasanuddin</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Adat Sanctions</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Seclusion</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Customary Law</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Abstract: This study aims to first, find out what forms of customary sanctions are imposed on perpetrators of khalwat in Ketol, Central Aceh district. Second, to know the level of effectiveness of customary sanctions in Ketol District against the eradication of the crime of seclusion. Third, a review of Islamic law on customary sanctions in Ketol District for perpetrators of the crime of seclusion. The method used in this research is a qualitative descriptive method using field research and library research. The results of the research in this thesis are the settlement of the khalwat dispute in the Ketol District, Central Aceh Regency, in which the dispute is settled customarily by a deliberation process. Then each actor is charged with paying one or more oxen following the deliberation agreement between the parties. The sanctions that apply are very ineffective among people with middle and upper economic levels, for those who are middle and above do not feel the effects of the sanctions imposed, because it is very easy for them to pay the sanctions. Overview of Islamic law customary sanctions do not conflict with Islamic law because in Islamic law the sanction for seclusion is ta'zir, namely the punishment determined by the ruler or judge, which in customary law in Central Aceh who acts as a judge is Reje Kampung. Abstrak: Tujuan dari penelitian ini, pertama, untuk mengetahui apakah bentuk sanksi adat yang dijatuhkan bagi pelaku khalwat di Ketol, Aceh Tengah. Kedua, tingkat efektivitas sanksi adat di Kecamatan Ketol terhadap pemberantasan tindak pidana khalwat. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di Kecamatan Ketol bagi pelaku tindak pidana khalwat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data lapangan (field research) dan data pustaka (Library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur tentang penyelesaian khalwat dan sistem putusan Peradilan Adat di Aceh Tengah. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian sengketa khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara adat dengan proses musyawarah. Kemudian masing-masing pelaku dibebankan untuk membayar satu atau lebih dari satu ekor lembu sesuai dengan kesepakatan musyawarah antara para pihak. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sangat tidak efektif di kalangan masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah ke atas, bagi mereka yang menengah ke atas tidak merasakan efek dari sanksi yang dijatuhkan, karena sangat mudah bagi mereka untuk membayar sanksi tersebut. Tinjauan hukum Islam sanksi adat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sanksi bagi khalwat ialah ta’zir yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim, yang dimana dalam hukum adat di Aceh Tengah yang berperan sebagai hakim adalah Reje Kampung.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh</dc:publisher>
	<dc:date>2021-12-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/11341</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/legitimasi.v10i2.11341</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum; Vol. 10 No. 2 (2021); 217-237</dc:source>
	<dc:source>2579-5104</dc:source>
	<dc:source>2088-8813</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/11341/6385</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 Satiya Citra Dewi, Hasanuddin Yusuf Adan</dc:rights>
</oai_dc:dc>