Melola Discovery

← Melola Discovery

Journal

Acehnese Dayah Ulama’s Perceptions of the Expansion of Fiqh on Mawani‘ al-‘Irth in the Compilation of Islamic Law (KHI): Resistance or Adaptation?

Persepsi Ulama Dayah Aceh terhadap Perluasan Fikih Mawani‘ al-‘Irthi dalam KHI: Resistensi atau Adaptasi?

Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial · Vol. 26 No. 2 (2024) · pp. 266–287

DOI
10.22373/jms.v26i2.25917
ISSN
2579-5090, 1411-2353
Published
2024-12-31
Publisher
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Language
eng

Abstract

English

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pembaruan fiqih yang dimulai 23 tahun lalu, dengan norma-norma yang lebih progresif dibandingkan dengan fiqih klasik. Salah satu contohnya adalah Pasal 173 tentang Penghalang Warisan, yang mencakup percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah ahli waris—norma yang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggapan ulama dayah di Aceh terhadap perluasan norma fikih dalam KHI, terutama dalam hal penghalang warisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dayah di Aceh memiliki pandangan yang beragam. Beberapa mendukung peran pemerintah dalam memperluas norma hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan lainnya lebih konservatif, mempertahankan kesetiaan pada fikih klasik. Beberapa ulama menggunakan qiyas untuk menyesuaikan hukum dengan zaman, sementara kelompok konservatif-modernis berupaya menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan modernitas. Ulama tradisionalis menolak perluasan hukum yang dianggap bertentangan dengan mazhab. Kesimpulannya, meskipun ada perbedaan, mereka sepakat bahwa perluasan norma harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan relevansi dengan zaman.

Indonesian

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pembaruan fiqih yang dimulai 23 tahun lalu, dengan norma-norma yang lebih progresif dibandingkan dengan fiqih klasik. Salah satu contohnya adalah Pasal 173 tentang Penghalang Warisan, yang mencakup percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah ahli waris—norma yang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggapan ulama dayah di Aceh terhadap perluasan norma fikih dalam KHI, terutama dalam hal penghalang warisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dayah di Aceh memiliki pandangan yang beragam. Beberapa mendukung peran pemerintah dalam memperluas norma hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan lainnya lebih konservatif, mempertahankan kesetiaan pada fikih klasik. Beberapa ulama menggunakan qiyas untuk menyesuaikan hukum dengan zaman, sementara kelompok konservatif-modernis berupaya menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan modernitas. Ulama tradisionalis menolak perluasan hukum yang dianggap bertentangan dengan mazhab. Kesimpulannya, meskipun ada perbedaan, mereka sepakat bahwa perluasan norma harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan relevansi dengan zaman.

Keywords

Collaboration network of the authors

27 authors · 44 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Tarmizi M. JakfarAffiliation unknown1
Nurdin BakryAffiliation unknown1
Safria AndyAffiliation unknown1
Irwansyah Muhammad JamalAffiliation unknown1
Agustin HanapiAffiliation unknown1
abidah farhaniAffiliation unknown1
Riva AttusuhaAffiliation unknown1
Muhammad YanisAffiliation unknown1
Burhanuddin Abd. GaniAffiliation unknown1
Rahmati RahmatiAffiliation unknown1
Miftahul jannah Miftahul JannahAffiliation unknown1
Muliana MulianaAffiliation unknown1
Soraya devyAffiliation unknown1
Laitani FauzaniAffiliation unknown1
Salman Abdul MuthalibAffiliation unknown1
Siti Dian Natasya SolinAffiliation unknown1
Izuddin AbdussalamAffiliation unknown1
Arifin AbdullahAffiliation unknown1
Rina MaulidiaAffiliation unknown1
Kamaruzzaman KamaruzzamanAffiliation unknown1
Muhammad ThalalAffiliation unknown1
Mursyidin MursyidinAffiliation unknown1
Husaini HusainiAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/oai, first harvested 7 Nov 2026, last seen 7 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Acehnese Dayah Ulama’s Perceptions of the Expansion of Fiqh on Mawani‘ al-‘Irth in the Compilation of Islamic Law (KHI): Resistance or Adaptation?</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">Persepsi Ulama Dayah Aceh terhadap Perluasan Fikih Mawani‘ al-‘Irthi dalam KHI: Resistensi atau Adaptasi?</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Zubaidi, Zaiyad</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Kurdi, Muliadi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Habibi MZ, Muhammad</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Oktarina, Aldira</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Ulama Dayah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Perluasan Fikih</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">KHI</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Penghalang Warisan</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pembaruan fiqih yang dimulai 23 tahun lalu, dengan norma-norma yang lebih progresif dibandingkan dengan fiqih klasik. Salah satu contohnya adalah Pasal 173 tentang Penghalang Warisan, yang mencakup percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah ahli waris—norma yang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggapan ulama dayah di Aceh terhadap perluasan norma fikih dalam KHI, terutama dalam hal penghalang warisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dayah di Aceh memiliki pandangan yang beragam. Beberapa mendukung peran pemerintah dalam memperluas norma hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan lainnya lebih konservatif, mempertahankan kesetiaan pada fikih klasik. Beberapa ulama menggunakan qiyas untuk menyesuaikan hukum dengan zaman, sementara kelompok konservatif-modernis berupaya menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan modernitas. Ulama tradisionalis menolak perluasan hukum yang dianggap bertentangan dengan mazhab. Kesimpulannya, meskipun ada perbedaan, mereka sepakat bahwa perluasan norma harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan relevansi dengan zaman.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pembaruan fiqih yang dimulai 23 tahun lalu, dengan norma-norma yang lebih progresif dibandingkan dengan fiqih klasik. Salah satu contohnya adalah Pasal 173 tentang Penghalang Warisan, yang mencakup percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah ahli waris—norma yang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggapan ulama dayah di Aceh terhadap perluasan norma fikih dalam KHI, terutama dalam hal penghalang warisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dayah di Aceh memiliki pandangan yang beragam. Beberapa mendukung peran pemerintah dalam memperluas norma hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan lainnya lebih konservatif, mempertahankan kesetiaan pada fikih klasik. Beberapa ulama menggunakan qiyas untuk menyesuaikan hukum dengan zaman, sementara kelompok konservatif-modernis berupaya menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan modernitas. Ulama tradisionalis menolak perluasan hukum yang dianggap bertentangan dengan mazhab. Kesimpulannya, meskipun ada perbedaan, mereka sepakat bahwa perluasan norma harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan relevansi dengan zaman.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh</dc:publisher>
	<dc:date>2024-12-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/rtf</dc:format>
	<dc:format>text/rtf</dc:format>
	<dc:format>application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/25917</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/jms.v26i2.25917</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial; Vol. 26 No. 2 (2024); 266-287</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Media Syari'ah; Vol 26 No 2 (2024); 266-287</dc:source>
	<dc:source>2579-5090</dc:source>
	<dc:source>1411-2353</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/25917/pdf</dc:relation>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/25917/11612</dc:relation>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/25917/11613</dc:relation>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/25917/11614</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 zaiyad zubaidi</dc:rights>
</oai_dc:dc>