This research aims to discuss the urgency of explicitly regulating the Witness and Victim Protection Agency of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as LPSK) in future criminal procedural law. The regulation must mention the Witness and Victim Protection Agency of Republic of Indonesia or Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (hereinafter referred to as LPSK) as the institution implementing protection. This research uses empirical legal design through a qualitative approach. The results show that witness and victim protection is very necessary in the criminal justice process. However, LPSK as an institution implementing protection is often considered outside the main system of the criminal justice system. Firm regulations regarding the protection function in the upcoming Criminal Procedure Code (hereinafter referred to as KUHAP) are important to strengthen the position of LPSK as part of the Criminal Justice System This demonstrates the transformation of Indonesia’s legal system and contributes to a criminal justice system that is more effective, balanced, and fair.
Indonesian
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil. Dalam konteks ini, perlindungan saksi dan korban perlu diatur dalam hukum acara pidana yang akan datang. Pengaturan tersebut harus menyebutkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (selanjutnya disebut LPSK) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi perlindungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban sangat diperlukan dalam proses peradilan pidana. Namun, LPSK sebagai lembaga yang melaksanakan perlindungan sering dianggap berada di luar sistem utama sistem peradilan pidana. Pengaturan yang tegas mengenai fungsi perlindungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang akan datang penting untuk memperkuat posisi LPSK sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Hal ini menunjukkan adanya transformasi sistem hukum Indonesia dan berkontribusi pada sistem peradilan pidana yang lebih efektif, berimbang, dan adil.
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.