Melola Discovery

← Melola Discovery

Open access Journal No SINTA rank

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong: Studi Komparasi Indonesia dan Amerika

Halu Oleo Law Review (HOLREV) · Vol. 7 No. 2 (2023) · pp. 149–166

DOI
10.33561/holrev.v7i2.25
ISSN
2548-1754, 2548-1762
Published
2023-09-20
Publisher
Faculty of Law, Halu Oleo University
Language
eng
License
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstract

Peristiwa investasi bodong di Indonesia bukan lagi menjadi rahasia di masyarakat. Terbukti dari laporan Bareskrim Polri tahun 2022 yang menyatakan bahwa kerugian korban dari investasi bodong hingga Rp 30 Milyar. Selain itu, instrumen perlindungan hukum yang terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif di Indonesia belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat apabila melihat ketentuan dalam Amerika Serikat. Penghukuman atas pelaku investasi di Indonesia juga masih tidak jelas sehingga memerlukan sebuah penelaahan lebih lanjut terkait hal tersebut. Hal ini memberikan 2 permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimana tanggung jawab dari pelaku sebagai perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong di Indonesia, dan 2) bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum terhadap Korban investasi bodong di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penghukuman atas investasi bodong di Indonesia, terutama yang dilakukan secara daring atau online menggunakan rujukan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang masih tidak memenuhi kepastian hukum pelaku karena perbedaan pengertian antara investasi itu sendiri dan judi. Selain itu diperlukannya ketentuan lex specialis yang mengatur mengenai investasi bodong di Indonesia ketika melihat pada komparasi Amerika Serikat yang menggunakan rujukan Pasal 1348 Title 18 US Code.

Keywords

Collaboration network of the authors

16 authors · 30 co-authorship links · 8 across different organisations

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
  • Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung
  • Nuffic
  • STAI Bhakti Persada Majalaya Bandung
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Ismail KotoAffiliation unknown1
Ikhsan LubisAffiliation unknown1
Ali Imran NasutionAffiliation unknown1
Davilla Prawidya AzariaAffiliation unknown1
Taupiqqurrahman TaupiqqurrahmanAffiliation unknown1
Rosalia Dika AgustantiAffiliation unknown1
Alya Zahra SabiraUniversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta1
Edward Benedictus RoringUniversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta1
Arie Petra LevyUniversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta1
Peter de MeijNuffic1
Elan JaelaniSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Dadang KomaraSTAI Bhakti Persada Majalaya Bandung1
Ratna SumiratUniversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/oai, first harvested 30 Oct 2026, last seen 15 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong: Studi Komparasi Indonesia dan Amerika</dc:title>
	<dc:creator>Sadiawati, Diani</dc:creator>
	<dc:creator>Dirkareshza, Rianda</dc:creator>
	<dc:creator>Fauzan, Muhammad</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Investasi Bodong</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Perlindungan Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Rekonstruksi Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Korban Investasi Bodong</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Peristiwa investasi bodong di Indonesia bukan lagi menjadi rahasia di masyarakat. Terbukti dari laporan Bareskrim Polri tahun 2022 yang menyatakan bahwa kerugian korban dari investasi bodong hingga Rp 30 Milyar. Selain itu, instrumen perlindungan hukum yang terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif di Indonesia belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat apabila melihat ketentuan dalam Amerika Serikat. Penghukuman atas pelaku investasi di Indonesia juga masih tidak jelas sehingga memerlukan sebuah penelaahan lebih lanjut terkait hal tersebut. Hal ini memberikan 2 permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimana tanggung jawab dari pelaku sebagai perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong di Indonesia, dan 2) bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum terhadap Korban investasi bodong di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penghukuman atas investasi bodong di Indonesia, terutama yang dilakukan secara daring atau online menggunakan rujukan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang masih tidak memenuhi kepastian hukum pelaku karena perbedaan pengertian antara investasi itu sendiri dan judi. Selain itu diperlukannya ketentuan lex specialis yang mengatur mengenai investasi bodong di Indonesia ketika melihat pada komparasi Amerika Serikat yang menggunakan rujukan Pasal 1348 Title 18 US Code.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law, Halu Oleo University</dc:publisher>
	<dc:date>2023-09-20</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/25</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.33561/holrev.v7i2.25</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Halu Oleo Law Review; Vol. 7 No. 2 (2023): Halu Oleo Law Review: Volume 7 Issue 2; 149-166</dc:source>
	<dc:source>2548-1754</dc:source>
	<dc:source>2548-1762</dc:source>
	<dc:source>10.33561/holrev.v7i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/25/18</dc:relation>
	<dc:relation>10.33561/holrev.v7i2.25.g18</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2023 Halu Oleo Law Review</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>