Melola Discovery

← Melola Discovery

Open access Journal

Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi

Halu Oleo Law Review (HOLREV) · Vol. 5 No. 1 (2021) · pp. 132–146

DOI
10.33561/holrev.v5i1.14921
ISSN
2548-1754, 2548-1762
Published
2021-03-11
Publisher
Halu Oleo University
Language
eng
License
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana khusus dimana, dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat diselesaikan. Jaksa sebagai penyidik, merangkap pula sebagai penuntut umum. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, sayangnya sampai saat ini masalah korupsi di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas, banyak terjadi di masyarakat ataupun instansi-instansi melakukan korupsi dengan cara halus, sehingga korupsi dapat menjadi “budaya” di negeri ini. Lalu bagaimanakah tugas dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi? Tugas dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, serta melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keywords

Collaboration network of the authors

5 authors · 7 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Arif FiyantoAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/oai, first harvested 30 Oct 2026, last seen 8 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi</dc:title>
	<dc:creator>Royana, Syafira Alien</dc:creator>
	<dc:creator>Sina, Ibnu</dc:creator>
	<dc:creator>Prabowo, I Gede Indra Hari</dc:creator>
	<dc:creator>Suryanegara, Anugrah Karina</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Jaksa; Penuntut Umum; Korupsi</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana khusus dimana, dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat diselesaikan. Jaksa sebagai penyidik, merangkap pula sebagai penuntut umum. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, sayangnya sampai saat ini masalah korupsi di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas, banyak terjadi di masyarakat ataupun instansi-instansi melakukan korupsi dengan cara halus, sehingga korupsi dapat menjadi “budaya” di negeri ini. Lalu bagaimanakah tugas dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi? Tugas dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, serta melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Halu Oleo University</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2021-03-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14921</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.33561/holrev.v5i1.14921</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Halu Oleo Law Review; Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1; 132-146</dc:source>
	<dc:source>2548-1754</dc:source>
	<dc:source>2548-1762</dc:source>
	<dc:source>10.33561/holrev.v5i1</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14921/11497</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2021 Halu Oleo Law Review</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>