The prohibition of music concerts in Aceh over the past two decades of the post-conflict period has shown an increasingly consolidated trend alongside the deepening institutionalization of Islamic law in the public sphere. This phenomenon reflects a process of negotiation that is not always harmonious between religious authority and contemporary cultural expression often culminating in the cancellation and prohibition of music concerts through administrative mechanisms. This study examines the fiqh siyasah foundations underlying the construction of the Aceh Ulama Consultative Council (MPU) Fatwa No. 12 of 2013 and evaluates the implications of its implementation for governance practices in Aceh. Employing a juridical-normative method with a descriptive-analytical approach, the study analyzes key legal sources underpinning the prohibition of music concerts, including MPU fatwas, regional government circular letters, and classical as well as contemporary fiqh siyasah literature. The findings indicate that MPU Fatwa No. 12/2013 is formulated within the framework of fiqh siyasah through the approaches of siyÄsah shar‘iyyah and maá¹£laḥah mursalah, functioning primarily as a moral-religious guideline for regulating arts and entertainment in Aceh.However, when such a fatwa is translated into regional policy in the absence of a formal qanun and balanced public deliberation mechanisms, its function shifts from an ethical norm to an instrument of symbolic control over cultural space, thereby constraining the plurality of contemporary cultural expressions. This study recommends the formulation of a specific qanun regulating Islamic arts and culture through a participatory, inclusive, and transparent legislative process, ensuring that shariabased policies remain responsive to the evolving cultural expressions of society
Indonesian
Pelarangan konser musik di Aceh selama dua dekade pascakonflik menunjukkan kecenderungan yang semakin menguat seiring dengan menguatnya institusionalisasi syariat Islam dalam ruang publik. Fenomena ini merefleksikan proses negosiasi yang tidak selalu harmonis antara otoritas keagamaan dan ekspresi budaya kontemporer yang berakhir pembatalan dan pelarangan konser musik melalui mekanisme administratif. Penelitian ini menganalisis landasan fiqh siyasah dalam konstruksi Fatwa MPU Aceh No. 12/2013 serta mengevaluasi implikasi penerapan pelarangan konser musik terhadap tata kelola Pemerintahan di Aceh. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji sumber hukum utama yang melandasi pelarangan konser musik meliputi fatwa MPU, surat edaran pemerintah daerah serta literatur fiqh siyasah klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MPU Aceh Nomor 12 Tahun 2013 disusun dalam kerangka fiqh siyasah melalui pendekatan siyÄsah shar‘iyyah dan maá¹£laḥah mursalah sebagai pedoman moral-keagamaan dalam pengaturan seni dan hiburan di Aceh. Namun, ketika fatwa ditransformasikan menjadi kebijakan daerah tanpa dasar qanun dan mekanisme deliberasi publik yang berimbang terjadi pergeseran fungsi dari norma etis menjadi perangkat kontrol simbolik atas ruang budaya sekaligus membatasi pluralitas ekspresi budaya kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan qanun khusus yang mengatur kriteria seni dan budaya Islami secara kontekstual melalui proses legislasi yang partisipatif, inklusif dan transparan agar kebijakan berbasis syariat tetap responsif terhadap perubahan ekspresi budaya masyarakat
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.