Melola Discovery

← Melola Discovery

Journal No SINTA rank

KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BALI NOMOR 2 TAHUN 1972 TENTANG IRIGASI DAERAH PROVINSI BALI

Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora · Vol. 6 No. 2 (2017)

ISSN
2088-2262
Published
2017-02-23
Publisher
Politeknik Negeri Bali
Language
eng

Abstract

Pembentukan suatu peraturan seyogyanya mengakomodir kepentingan dari masyarakat umum, bukan mengakomodir kepentingan seseorang dan kelompok tertentu, atau dengan kata lain haruslah mencerminkan hukum yang sedang hidup dan berkembang pada masyarakatnya. Sebagai organisasi yang menggunakan dan mendistribusikan air irigasi di Provinsi Bali, sudah sepatutnya subak diatur secara tersendiri ke dalam perangkat norma yang ada di Daerah Bali. Setelah mengalami penyusunan di lembaga legeslatif daerah, ditetapkanlah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1972 tentang Irigasi Daerah Provinsi Bali. Terdapat perubahan terhadap organisasi subak pasca pemberlakuan peraturan daerah tersebut, untuk itu perlu dicermati dan menarik untuk dibahas dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan didukung dengan studi kepustakaan. Penelitian ini berupaya menyajikan gambaran secara umum tentang perbandingan organisasi subak sebelum dan setelah pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1972. Lebih lanjut dari gambaran tersebut dapat disimpulkan juga tentang politik hukum pembentukan peraturan tersebut, telah sesuai dengan aspirasi, keinginan dan kepentingan masyakatnya atau hanya sebagai alat untuk mengkerdilkan peran organisasi subak dalam irigasi di Provinsi Bali.

Collaboration network of the authors

3 authors · 3 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Kadek Cahya DewiAffiliation unknown1
Ni Wayan Dewinta AyuniAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ojs.pnb.ac.id/index.php/SOSHUM/oai, first harvested 19 Nov 2026, last seen 19 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BALI NOMOR 2 TAHUN 1972 TENTANG IRIGASI DAERAH PROVINSI BALI</dc:title>
	<dc:creator>Adi Suprapto, Putu</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Pembentukan suatu peraturan seyogyanya mengakomodir kepentingan dari masyarakat umum, bukan mengakomodir kepentingan seseorang dan kelompok tertentu, atau dengan kata lain haruslah mencerminkan hukum yang sedang hidup dan berkembang pada masyarakatnya. Sebagai organisasi yang menggunakan dan mendistribusikan air irigasi di Provinsi Bali, sudah sepatutnya subak diatur secara tersendiri ke dalam perangkat norma yang ada di Daerah Bali. Setelah mengalami penyusunan di lembaga legeslatif daerah, ditetapkanlah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1972 tentang Irigasi Daerah Provinsi Bali. Terdapat perubahan terhadap organisasi subak pasca pemberlakuan peraturan daerah tersebut, untuk itu perlu dicermati dan menarik untuk dibahas dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan didukung dengan studi kepustakaan. Penelitian ini berupaya menyajikan gambaran secara umum tentang perbandingan organisasi subak sebelum dan setelah pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1972. Lebih lanjut dari gambaran tersebut dapat disimpulkan juga tentang politik hukum pembentukan peraturan tersebut, telah sesuai dengan aspirasi, keinginan dan kepentingan masyakatnya atau hanya sebagai alat untuk mengkerdilkan peran organisasi subak dalam irigasi di Provinsi Bali.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Politeknik Negeri Bali</dc:publisher>
	<dc:date>2017-02-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ojs.pnb.ac.id/index.php/SOSHUM/article/view/197</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora; Vol 6 No 2 (2016): July 2016; 167</dc:source>
	<dc:source>2088-2262</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ojs.pnb.ac.id/index.php/SOSHUM/article/view/197/165</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2016 SOSHUM - Jurnal Sosial dan Humaniora</dc:rights>
</oai_dc:dc>