Melola Discovery

← Melola Discovery

Open access Journal SINTA 1

Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)

Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan · Vol. 13 No. 02 (2018) · pp. 1–22

DOI
10.30631/alrisalah.v13i02.407
ISSN
1412-436X, 2540-9522
Published
2018-12-01
Publisher
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Language
id
License
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Abstract

Pembentukan hukum (rechtsvorming) dalam sistem hukum pada dasarnya ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat dan oleh kualitas pembentuknya. Karena orang-orang akan selalu berubah sesuai dengan kondisi, dan kualitas penyusunnya juga berubah seiring dengan perubahan kekuasaan politik. Kebijakan pembentukan hukum kedepan, diarahkan pada: Pertama, pembentukan hukum diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketertiban, keteraturan, kedamaian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, pembentukan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun aspek formil lainnya, harus bersumber pada nilai-nilai moral, agama, kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan dan norma sosial lainnya sebagai nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat (the living law). Ketiga, penegasan the living law dalam masyarakat dan kearifan lokal yang bersumber pada adat atau nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum. Hal tersebut memberikan indikasi jika ketiga teori ini ingin merumuskan kembali nilai-nilai yang sudah tertanam dalam jiwa suatu bangsa, sebagai antisipasi terhadap nilai-nilai budaya luar yang dikuatirkan dapat menggoyahkan keutuhan suatu negara, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi nilai-nilai budaya luar yang dinilai positif.

Keywords

Collaboration network of the authors

4 authors · 4 co-authorship links · 2 across different organisations

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
  • University of Malaya
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Illy YantiUniversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi1
Rahimin Affandi Abdul RahimUniversity of Malaya1
D.I. Ansusa PutraUniversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OpenAlex API (jurnal SINTA, ADR 0048) https://openalex.org/S4210192594, first harvested 21 Nov 2026, last seen 21 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"><dc:title xml:lang="id">Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)</dc:title><dc:creator>Sayuti Sayuti</dc:creator><dc:subject>legal formation</dc:subject><dc:subject>legal certainty</dc:subject><dc:subject>living law</dc:subject><dc:subject>customary law</dc:subject><dc:subject>local wisdom</dc:subject><dc:subject>religious and moral values</dc:subject><dc:subject>legal pluralism</dc:subject><dc:description xml:lang="id">Pembentukan hukum (rechtsvorming) dalam sistem hukum pada dasarnya ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat dan oleh kualitas pembentuknya. Karena orang-orang akan selalu berubah sesuai dengan kondisi, dan kualitas penyusunnya juga berubah seiring dengan perubahan kekuasaan politik. Kebijakan pembentukan hukum kedepan, diarahkan pada: Pertama, pembentukan hukum diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketertiban, keteraturan, kedamaian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, pembentukan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun aspek formil lainnya, harus bersumber pada nilai-nilai moral, agama, kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan dan norma sosial lainnya sebagai nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat (the living law). Ketiga, penegasan the living law dalam masyarakat dan kearifan lokal yang bersumber pada adat atau nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum. Hal tersebut memberikan indikasi jika ketiga teori ini ingin merumuskan kembali nilai-nilai yang sudah tertanam dalam jiwa suatu bangsa, sebagai antisipasi terhadap nilai-nilai budaya luar yang dikuatirkan dapat menggoyahkan keutuhan suatu negara, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi nilai-nilai budaya luar yang dinilai positif.</dc:description><dc:publisher>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi</dc:publisher><dc:date>2018-12-01</dc:date><dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type><dc:format>application/pdf</dc:format><dc:identifier>https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i02.407</dc:identifier><dc:identifier>10.30631/alrisalah.v13i02.407</dc:identifier><dc:source>Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan; Vol 13 No 02 (2018); 1-22</dc:source><dc:source>1412-436X</dc:source><dc:source>2540-9522</dc:source><dc:language>id</dc:language><dc:relation>https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/download/407/211</dc:relation><dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</dc:rights></oai_dc:dc>