Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Studi Pada Desa Fongkaniwa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Permerintah Desa dalam Pemberdayaan BUM Desa Fongkaniwa Kecamatan Tongkuno Kabupatan Muna dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Peran Permerintah Desa dalam Pemberdayaan BUM Desa Fongkaniwa Kecamatan Tongkuno Kabupatan Muna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Desa sebagai regulator kurang efektif dimana penerapan aturan atau persyaratan bagi masyarakat yang berhak mendapatkan dana BUM Desa telah ditetapkan namun kurang adanya ketegasan dari Pemerintah Desa sehingga penerima dana BUM Desa kurang tepat sasaran dan belum adanya sanksi bagi anggota masyarakat yang menunggak. Peran Pemerintah Desa sebagai dinamisator juga masih kurang efektif karna Pemerintah Desa yang seharusnya membimbing dan mendorong serta memelihara dinamika pembangunan desa kurang memberikan bimbingan yang intens bagi pengelola BUM Desa maupun masyarakat. Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator dari segi fasilitas Pemerintah Desa telah memberikan bantuan modal usaha tetapi hal tersebut tidaklah terjadi dengan baik/efektif karena masih lemahnya pendampingan terhadap penerima BUM Desa sehingga bentuk prioritas pengurus BUM Desa dalam hal kategori pembagian dana tidak tepat sasaran. Faktor pendukung yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan BUM Desa di Desa Fonkaniwa telah cukup jelas dimana faktor pendukunya adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan juga minat serta partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya bimbingan dan pendampingan terhadap masyarakat yang menggunakan dana BUM Desa serta masih kurang tegasnya aturan yang telah ditetapkan dan belum adanya sanksi yang di berikan kepada anggota masyarakat yang menunggak pembayaran. Secara tidak langsung menjadikan BUM Desa kurang efektif.