RELEVANSI YURIDIS MANTAN NARAPIDANA DALAM KONTESTASI POLITIK: TELAAH KRITIS HAM DALAM PERSPEKTIF CONSTITUTIONAL GOVERNMENT AND DEMOCRACY: THE JURIDICAL RELEVANCE OF FORMER PRISONERS IN POLITICAL CONTESTATIONS: A CRITICAL STUDY OF HUMAN RIGHTS FROM A CONSTITUTIONAL GOVERNMENT AND DEMOCRACY PERSPECTIVE

Abstract

English

The problem of former prisoners in the political context in Indonesia is becoming an increasingly urgent issue to be discussed. Social stigma and legal regulations that limit their political rights often create injustice and discrimination, thus hurting their rights as citizens. The purpose of writing this article is to examine the juridical relevance of a former prisoner in a political contestation from a different perspective constitutional government and democracy based on human rights. The method used is normative juridical. This article is important because it examines human rights issues from a new perspective. The research results show that public law in Indonesia currently does not deny access to former prisoners from political contestation. To be able to review the implementation of the fulfillment of the right to nominate in general elections and enforce sanctions for violations, justification is needed from the courts and related legislation that regulates human rights freedoms.

Indonesian

Permasalahan mengenai mantan narapidana dalam konteks politik di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak untuk dibahas. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak mantan kandidat yang berupaya berpartisipasi dalam politik. Namun stigma sosial dan peraturan hukum yang membatasi hak politik mereka sering kali menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji relevansi yuridis seorang mantan narapidana dalam sebuah kontestasi politik dengan suduk pandang constitutional government dan demokrasi dengan berlandaskan HAM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Artikel ini menjadi penting karena membawa sudut pandang baru. Hasil penelitian menunjukan hukum publik yang berlaku di Indonesia saat ini tidak menutup akses mantan narapidana berkontestasi politik dan yang berhak membatasi atau mencabut hak politik seseorang adalah kewenangan dari pengadilan. Untuk dapat meninjau penerapan pemenuhan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan penegakan sanksi atas pelanggaran, diperlukan justifikasi dari pengadilan dan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai kebebasan HAM.

Keywords

• Constitutional Government
• Demokrasi
• Hak Asasi Manusia
• Kontestasi Politik
• Narapidana.
• Democracy
• Human Rights
• Political Contestation
• Prisoners