Journal No SINTA rank
AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS HAKIM DALAM MENJAMIN PERADILAN YANG BERKEADABAN PUBLIK: JUDICIAL ACCOUNTABILITY AND INTEGRITY IN ENSURING PUBLIC JUSTICE
AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS HAKIM DALAM MENJAMIN PERADILAN YANG BERKEADABAN PUBLIK: -
Jurnal Nomokrasi · Vol. 3 No. mokrasi (2025) · pp. 209–220
- Published
- 2025-11-30
- Publisher
- Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Language
- id
Abstract
English
The profession of judge plays a central role in law enforcement and justice under the Indonesian Judiciary. In addition to legal expertise, this profession demands high moral integrity, including honesty, courage, and independence. The independence of the judiciary must be balanced with accountability to create dignified judges. This study aims to examine the urgency of strengthening the integrity and accountability of judges through a legal literature study approach. The study found that perceptions of justice are often influenced by social position, even though the principle of equality before the law is guaranteed by Article 28D(1) of the 1945 Constitution. The novelty of this study lies in the idea of harmonising justice in three dimensions law, morality, and social justice as well as the assertion that justice must be the top priority over human rights issues or legalistic aspects alone. The conclusion shows that integrity and accountability are the main foundations for building a fair and dignified judiciary that effectively protects the rights of citizens
Indonesian
Profesi hakim memegang peran sentral dalam penegakan hukum dan keadilan di bawah Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Selain keahlian hukum, profesi ini menuntut integritas moral yang tinggi, mencakup kejujuran, keberanian, dan kemandirian. Kemandirian lembaga peradilan harus diimbangi dengan akuntabilitas untuk mewujudkan hakim yang bermartabat. Studi ini bertujuan mengkaji urgensi penguatan integritas dan akuntabilitas hakim melalui pendekatan studi literatur hukum. Penelitian menemukan bahwa persepsi keadilan kerap dipengaruhi posisi sosial, meskipun asas equality before the law dijamin dalam Pasal 28D(1) UUD 1945. Kebaruan studi ini terletak pada gagasan harmonisasi keadilan dalam tiga dimensi hukum, moralitas, dan keadilan sosial serta penegasan bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama dibanding isu HAM atau aspek legalistik semata. Simpulan menunjukkan bahwa integritas dan akuntabilitas adalah fondasi utama untuk membangun peradilan yang adil, bermartabat, dan efektif melindungi hak warga negara. Kata Kunci: Akuntabilitas, Integritas Hakim, Kekuasaan Kehakiman
Keywords
Collaboration network of the authors
No co-authors found in Melola yet.