UANG PANAI’ DALAM TINJAUAN FIQHI ISLAMI

Abstract

English

Kajian ini membahas aspek hukum Islam terkait adat pernikahan di Sulawesi Selatan, khususnya mengenai uang panai’. Pertama, kajian menggambarkan variasi pandangan fuqaha empat mazhab mengenai hukum mengadakan pesta dalam Islam, di mana mayoritas memandangnya sebagai mustahabbah, namun terdapat perbedaan pendapat yang memandangnya sebagai wajib. Kedua, kajian membahas status hukum uang panai’ berdasarkan qiyas atau analogi hukum, dengan kesepakatan sebelumnya memengaruhi kecenderungan menjadikannya mustahab atau mubah. Ketiga, kajian menjelaskan bahwa uang panai’ yang resmi menjadi milik keluarga dapat dimanfaatkan sebagai infaq umum, kecuali untuk zakat yang memerlukan kajian lebih mendalam. Terakhir, kajian menentukan minimal uang panai’ sesuai kelayakan fiqih empat mazhab, dengan batasan sesederhana mungkin, tanpa melampauhi batas kelayakan. Implikasi dari kajian ini mencakup kemungkinan penggunaannya sebagai patokan dalam memahami status hukum Islam uang panai’. Kajian ini juga dapat diusulkan sebagai dasar Fatwa, Bayan, atau himbauan MUI Kota Makassar, memberikan arahan yang jelas terkait kehalalan atau keharaman uang panai’. Dengan demikian, kajian ini memiliki dampak positif dalam memberikan panduan dan kebijakan yang tepat terkait uang panai’ dalam konteks adat pernikahan di Sulawesi Selatan.

Indonesian

Kajian ini membahas aspek hukum Islam terkait adat pernikahan di Sulawesi Selatan, khususnya mengenai uang panai’. Pertama, kajian menggambarkan variasi pandangan fuqaha empat mazhab mengenai hukum mengadakan pesta dalam Islam, di mana mayoritas memandangnya sebagai mustahabbah, namun terdapat perbedaan pendapat yang memandangnya sebagai wajib. Kedua, kajian membahas status hukum uang panai’ berdasarkan qiyas atau analogi hukum, dengan kesepakatan sebelumnya memengaruhi kecenderungan menjadikannya mustahab atau mubah. Ketiga, kajian menjelaskan bahwa uang panai’ yang resmi menjadi milik keluarga dapat dimanfaatkan sebagai infaq umum, kecuali untuk zakat yang memerlukan kajian lebih mendalam. Terakhir, kajian menentukan minimal uang panai’ sesuai kelayakan fiqih empat mazhab, dengan batasan sesederhana mungkin, tanpa melampauhi batas kelayakan. Implikasi dari kajian ini mencakup kemungkinan penggunaannya sebagai patokan dalam memahami status hukum Islam uang panai’. Kajian ini juga dapat diusulkan sebagai dasar Fatwa, Bayan, atau himbauan MUI Kota Makassar, memberikan arahan yang jelas terkait kehalalan atau keharaman uang panai’. Dengan demikian, kajian ini memiliki dampak positif dalam memberikan panduan dan kebijakan yang tepat terkait uang panai’ dalam konteks adat pernikahan di Sulawesi Selatan.