Melola Discovery

← Melola Discovery

Journal No SINTA rank

Analisis Peran Pendampingan Pihak Eksternal Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat (Hak) Lestari di Indonesia

Jurnal Hutan dan Masyarakat · Vol. UME No. MOR (2018) · pp. 215–223

DOI
10.24259/jhm.v10i2.5311
ISSN
2613-9979, 1907-5316
Published
2018-12-30
Publisher
Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin
Language
en

Abstract

Sejak 2012, Hutan rakyat di Indonesia dihadapkan pada kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang harus diikuti secara wajib. Walaupun hutan rakyat memiliki potensi memasok kayu nasional sebanyak 35%, tetapi secara kelembagaan para kelompok hutan rakyat masih kesulitan dalam mendata seluruh aset yang diperlukan sebagai prasyarat pengajuan sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendampingan pihak eksternal dalam sistem sertifikasi dan pengaruhnya terhadap pengelolaan hutan rakyat di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap kelompok tani hutan rakyat dan beberapa stakeholder, seperti pemerintah, penyuluh kehutanan, akademisi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan industri. Hasil dari penelitian ini adalah LSM merupakan pihak eksternal yang melakukan pendampingan sejak pra hingga paska proses sertifikasi pada 21 responden kelompok tani hutan rakyat yang tersertifikasi. Prioritas utama pendampingan LSM adalah menginventarisasi aset kelompok tani dalam bentuk dokumen sebagai prasyarat pengajuan sertifikasi, menyampaikan informasi terkait seluruh teknis dalam sistem sertifikasi, meningkatkan pengetahuan dan teknis pengelolaan hutan yang lestari, dan menjembatani akses penjualan kayu ke pasar lokal maupun internasional.

Keywords

Collaboration network of the authors

7 authors · 13 co-authorship links · 7 across different organisations

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Universitas Ahmad Dahlan
  • Bandung Institute of Technology
  • Universitas Gadjah Mada
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Denni SusantoUniversitas Gadjah Mada1
Anjar Dimara SaktiBandung Institute of Technology1
Febriant Isabella YusufUniversitas Ahmad Dahlan1
Fahmiatul HusnaUniversitas Ahmad Dahlan1
Oktira Roka AjiUniversitas Ahmad Dahlan1
C CahyantiUniversitas Ahmad Dahlan1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhm/oai, first harvested 4 Nov 2026, last seen 15 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Analisis Peran Pendampingan Pihak Eksternal Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat (Hak) Lestari di Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Utami, Inggita</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">hutan rakyat</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">pendampingan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">sertifikasi</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Sejak 2012, Hutan rakyat di Indonesia dihadapkan pada kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang harus diikuti secara wajib. Walaupun hutan rakyat memiliki potensi memasok kayu nasional sebanyak 35%, tetapi secara kelembagaan para kelompok hutan rakyat masih kesulitan dalam mendata seluruh aset yang diperlukan sebagai prasyarat pengajuan sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendampingan pihak eksternal dalam sistem sertifikasi dan pengaruhnya terhadap pengelolaan hutan rakyat di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap kelompok tani hutan rakyat dan beberapa stakeholder, seperti pemerintah, penyuluh kehutanan, akademisi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan industri. Hasil dari penelitian ini adalah LSM merupakan pihak eksternal yang melakukan pendampingan sejak pra hingga paska proses sertifikasi pada 21 responden kelompok tani hutan rakyat yang tersertifikasi. Prioritas utama pendampingan LSM adalah menginventarisasi aset kelompok tani dalam bentuk dokumen sebagai prasyarat pengajuan sertifikasi, menyampaikan informasi terkait seluruh teknis dalam sistem sertifikasi, meningkatkan pengetahuan dan teknis pengelolaan hutan yang lestari, dan menjembatani akses penjualan kayu ke pasar lokal maupun internasional.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhm/article/view/5311</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.24259/jhm.v10i2.5311</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Hutan dan Masyarakat; VOLUME 10 NOMOR 2, DESEMBER 2018; 215-223</dc:source>
	<dc:source>2613-9979</dc:source>
	<dc:source>1907-5316</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhm/article/view/5311/3235</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2018 Jurnal Hutan dan Masyarakat</dc:rights>
</oai_dc:dc>