Melola Discovery

← Melola Discovery

Journal

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelanggar Ketentuan Pengupahan

Amanna Gappa · Vol. UME No. MOR (2019) · pp. 88–97

ISSN
2549-9785, 0853-1609
Published
2019-11-20
Publisher
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Language
en

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana serta faktor penghambat penerapan ketentuan pengupahan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik, dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana pada pelanggar pengupahan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Kota Makassar masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari temuan pada pekerja, pemberi kerja dan pengawas mewakili pemerintah yang membenarkan tentang pengupahan di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) dengan berbagai alasan dan kondisi perusahaan. Faktor Penghambat penerapan sanksi pidana pengupahan terjadi akibat adanya factor dari kondisi perusahaan yang tidak baik dan juga kurangnya pengetahuan tentang urgensi kepatuhan terhadap pengupahan. Sistem pengupahan tidak perlu diatur dalam bentuk sanksi pidana melainkan sanksi adminstrasi, ini dalam rangka mewujudkan prinsip ultimum remedium yang kadang-kadang menjadi dualisme dalam satu aturan. Dan diharapkan pengawas dan PPNS lebih proaktiv sebelum terjadi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Keywords

Collaboration network of the authors

8 authors · 12 co-authorship links · 2 across different organisations

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Universitas Muslim Indonesia
  • Universitas Halu Oleo
  • Universitas Jambi
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Lade SirjonUniversitas Halu Oleo1
La Ode Muhamad SulihinUniversitas Halu Oleo1
Andi Khaedhir KamriAffiliation unknown1
Samsidar SamsidarUniversitas Jambi1
Sri Lestari PoernomoUniversitas Muslim Indonesia1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/oai, first harvested 4 Nov 2026, last seen 8 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelanggar Ketentuan Pengupahan</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Syamsuri, Andi Santri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Pasamai, Syamsuddin</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ahmad, Kamri</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Ketenagakerjaan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Sanksi Pidana</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Tenaga Kerja</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Upah</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana serta faktor penghambat penerapan ketentuan pengupahan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik, dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana pada pelanggar pengupahan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Kota Makassar masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari temuan pada pekerja, pemberi kerja dan pengawas mewakili pemerintah yang membenarkan tentang pengupahan di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) dengan berbagai alasan dan kondisi perusahaan. Faktor Penghambat penerapan sanksi pidana pengupahan terjadi akibat adanya factor dari kondisi perusahaan yang tidak baik dan juga kurangnya pengetahuan tentang urgensi kepatuhan terhadap pengupahan. Sistem pengupahan tidak perlu diatur dalam bentuk sanksi pidana melainkan sanksi adminstrasi, ini dalam rangka mewujudkan prinsip ultimum remedium yang kadang-kadang menjadi dualisme dalam satu aturan. Dan diharapkan pengawas dan PPNS lebih proaktiv sebelum terjadi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</dc:publisher>
	<dc:date>2019-11-20</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/8340</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Amanna Gappa; VOLUME 27 NOMOR 2, 2019; 88-97</dc:source>
	<dc:source>2549-9785</dc:source>
	<dc:source>0853-1609</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/8340/4383</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2019 Amanna Gappa</dc:rights>
</oai_dc:dc>