Melola Discovery

← Melola Discovery

Journal

Reformulasi Yuridis Pengangkatan Guru Honorer Berbasis Special Service Personnel System dalam Dimensi System of incentive guna Menjamin Kesejahteraan Guru

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal · Vol. 5 No. 3 (2026) · pp. 231–256

DOI
10.15294/ipmhi.v5i3.44653
ISSN
2807-8330, 2797-8508
Published
2026-05-03
Publisher
Universitas Negeri Semarang
Language
eng

Abstract

Pengangkatan guru honorer dalam sistem kepegawaian nasional merefleksikan paradoks kebijakan: di satu sisi negara menegaskan penerapan merit system dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, namun di sisi lain penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan administratif yang bersifat transisional. Integrasi guru honorer ke dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 belum menunjukkan desain sistem kepegawaian khusus yang memberikan kepastian karier, stabilitas struktural, dan arsitektur insentif jangka panjang. Kebijakan penghapusan tenaga honorer lebih tampak sebagai respons terhadap tekanan sosial dan fiskal daripada hasil perancangan institusional yang sistemik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan melalui pemetaan norma secara vertikal dan horizontal terhadap regulasi ASN dan PPPK, serta perbandingan dengan Special Service Personnel System di Jepang. Kerangka analisis menggunakan perspektif system of incentive yang meliputi dimensi insentif finansial, karier, struktural, dan psikologis sebagai parameter evaluatif desain kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan pengangkatan guru honorer masih dominan administratif-transisional dan belum berbasis desain sistem permanen. Skema PPPK belum sepenuhnya memenuhi dimensi system of incentive, terutama dalam aspek kepastian karier dan stabilitas jangka panjang. Sebaliknya, model Special Service Personnel System di Jepang memperlihatkan konstruksi kepegawaian khusus yang dirancang permanen, sistemik, dan terintegrasi dengan sistem insentif yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi yuridis pengangkatan guru honorer berbasis Special Service Personnel System dalam dimensi system of incentive guna mewujudkan kepastian hukum, profesionalisasi, dan keberlanjutan sistem kepegawaian nasional.

Keywords

Collaboration network of the authors

24 authors · 57 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • State University of Semarang
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Riska AlkadriAffiliation unknown2
Dewi SulistianingsihState University of Semarang2
Pujiono PujionoAffiliation unknown1
Rini FidiyaniAffiliation unknown1
MUHAMMAD SHIDQON PRABOWOAffiliation unknown1
Rahayu Fery AnitasariAffiliation unknown1
Saru ArifinAffiliation unknown1
Enny Puji AstutiAffiliation unknown1
Mentari Berliana Kemala DewiAffiliation unknown1
Retno Wulan SalsabilaAffiliation unknown1
Yuli Prasetyo AdhiAffiliation unknown1
Arif HidayatAffiliation unknown1
Bayangsari WedhatamiAffiliation unknown1
Ayup Suran NingsihAffiliation unknown1
Anhar Dana PutraAffiliation unknown1
Damar Gierry FerdiansyahAffiliation unknown1
Bintang Rafli AnantaAffiliation unknown1
Muhammad Abid A SyakurAffiliation unknown1
Arif HidayatAffiliation unknown1
Ishaq Dhimas BayuajiAffiliation unknown1
AILSA AILSA NOVELITAAffiliation unknown1
Tiara AzaniAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/oai, first harvested 6 Nov 2026, last seen 8 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Reformulasi Yuridis Pengangkatan Guru Honorer Berbasis Special Service Personnel System dalam Dimensi System of incentive guna Menjamin Kesejahteraan Guru</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Fauzuld Nur, Arsy</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Sugiarto, Laga </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Guru Honorer</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Special Service Personnel System</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">System of incentive</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Pengangkatan guru honorer dalam sistem kepegawaian nasional merefleksikan paradoks kebijakan: di satu sisi negara menegaskan penerapan merit system dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, namun di sisi lain penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan administratif yang bersifat transisional. Integrasi guru honorer ke dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 belum menunjukkan desain sistem kepegawaian khusus yang memberikan kepastian karier, stabilitas struktural, dan arsitektur insentif jangka panjang. Kebijakan penghapusan tenaga honorer lebih tampak sebagai respons terhadap tekanan sosial dan fiskal daripada hasil perancangan institusional yang sistemik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan melalui pemetaan norma secara vertikal dan horizontal terhadap regulasi ASN dan PPPK, serta perbandingan dengan Special Service Personnel System di Jepang. Kerangka analisis menggunakan perspektif system of incentive yang meliputi dimensi insentif finansial, karier, struktural, dan psikologis sebagai parameter evaluatif desain kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan pengangkatan guru honorer masih dominan administratif-transisional dan belum berbasis desain sistem permanen. Skema PPPK belum sepenuhnya memenuhi dimensi system of incentive, terutama dalam aspek kepastian karier dan stabilitas jangka panjang. Sebaliknya, model Special Service Personnel System di Jepang memperlihatkan konstruksi kepegawaian khusus yang dirancang permanen, sistemik, dan terintegrasi dengan sistem insentif yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi yuridis pengangkatan guru honorer berbasis Special Service Personnel System dalam dimensi system of incentive guna mewujudkan kepastian hukum, profesionalisasi, dan keberlanjutan sistem kepegawaian nasional.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2026-05-03</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/44653</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/ipmhi.v5i3.44653</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal; Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Indonesian Legal Studies; 231 - 256</dc:source>
	<dc:source>2807-8330</dc:source>
	<dc:source>2797-8508</dc:source>
	<dc:source>10.15294/ipmhi.v5i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/44653/8950</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 IPMHI Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>