Penerapan Keringanan Tarif Royalti Musik Terhadap UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Abstract

Setiap orang yang memanfaatkan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial wajib membayar royalti sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Regulasi ini juga memperhatikan kondisi-sosial ekonomi bagi masyarakat yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan keringanan tarif royalti musik bagi pelaku usaha mikro yang hingga kini belum diatur secara rinci, baik terkait besaran maupun mekanisme perhitungannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 11 PP Nomor 56 Tahun 2021 telah mengakui adanya keringanan tarif bagi pelaku usaha mikro, ketentuan tersebut belum dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh belum diterbitkannya Keputusan Menteri yang seharusnya mengatur lebih lanjut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Akibatnya, norma tersebut hanya bersifat formal tanpa implementasi nyata. Kekosongan hukum tersebut melumpuhkan efektivitas norma secara sistemik dalam tiga lapis sekaligus berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, yakni pada tataran substansi hukum karena tidak terdapat parameter besaran tarif yang terukur, pada tataran struktur hukum karena LMKN kehilangan pijakan operasional untuk menerapkan diferensiasi tarif, serta pada tataran budaya hukum karena mendorong pelaku usaha mikro membayar tarif penuh yang tidak proporsional atau sama sekali mengabaikan kewajiban royaltiny

Keywords

• Royalti Musik
• UMKM
• Keringanan Tarif
• Kekosongan Hukum