Melola Discovery

← Melola Discovery

Open access Journal

Analisis Yuridis Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal · Vol. 1 No. 1 (2021) · pp. 72–79

DOI
10.15294/ipmhi.v1i1.49860
ISSN
2807-8330, 2797-8508
Published
2021-01-31
Publisher
Universitas Negeri Semarang
Language
eng
License
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki peran sangat penting yaitu di bidang penuntutan. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan diharapkan mampu bersikap adil dan profesional sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Kedudukan Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia, secara administratif berada dibawah kekuasaan eksekutif, tetapi jika kita melihat kewenangannya di bidang penuntutan merupakan bagian dari wewenang kekuasaan kehakiman dalam hal ini yaitu yudikatif. Hal tersebut, menyebabkan integritas kejaksaan menjadi diragukan. Apalagi jika ada perkara hukum yang ada hubungannya dengan kekuasaan eksekutif, dikhawatirkan akan ada intervensi politik terhadap lembaga kejaksaan. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan sudah sepatutnya menjadi lembaga yang independen yang pada akhirnya akan membuat kewenangannya bebas intervensi poitik. Integritas merupakan sebuah sikap yang harus dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum. karena dengan integritas, akan menimbulkan rasa kepercayaan dikalangan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Collaboration network of the authors

16 authors · 38 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Sri Wuli FitriatiAffiliation unknown1
Siti NurohmahAffiliation unknown1
Agus YuliantoAffiliation unknown1
Titih NursugihartiAffiliation unknown1
Roch Aris HidayatAffiliation unknown1
Jahdiah JahdiahAffiliation unknown1
Mawar SafeiAffiliation unknown1
Sitti ArafahAffiliation unknown1
Musyfikah IlyasAffiliation unknown1
Husnul Fahimah IlyasAffiliation unknown1
As. Rakhmad IdrisAffiliation unknown1
Asep SaefullahAffiliation unknown1
Hardivizon HardivizonAffiliation unknown1
Dede BurhanudinAffiliation unknown1
Arif SyibromalisiAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/oai, first harvested 6 Nov 2026, last seen 8 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Analisis Yuridis Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia</dc:title>
	<dc:creator>Bahri, Saeful</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki peran sangat penting yaitu di bidang penuntutan. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan diharapkan mampu bersikap adil dan profesional sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Kedudukan Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia, secara administratif berada dibawah kekuasaan eksekutif, tetapi jika kita melihat kewenangannya di bidang penuntutan merupakan bagian dari wewenang kekuasaan kehakiman dalam hal ini yaitu yudikatif. Hal tersebut, menyebabkan integritas kejaksaan menjadi diragukan. Apalagi jika ada perkara hukum yang ada hubungannya dengan kekuasaan eksekutif, dikhawatirkan akan ada intervensi politik terhadap lembaga kejaksaan. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan sudah sepatutnya menjadi lembaga yang independen yang pada akhirnya akan membuat kewenangannya bebas intervensi poitik. Integritas merupakan sebuah sikap yang harus dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum. karena dengan integritas, akan menimbulkan rasa kepercayaan dikalangan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2021-01-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/sju/ipmhi/article/view/49860</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/ipmhi.v1i1.49860</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal; Vol 1 No 1 (2021): IPMHI Law Journal, January-June 2021; 72-79</dc:source>
	<dc:source>2807-8330</dc:source>
	<dc:source>2797-8508</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/sju/ipmhi/article/view/49860/19928</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2021 Saeful Bahri</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>