Melola Discovery

← Melola Discovery

Journal

Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974

Journal of Indonesian History · Vol. 4 No. 1 (2017)

ISSN
2549-0370, 2252-6633
Published
2017-10-14
Publisher
Universitas Negeri Semarang
Language
eng

Abstract

Proses terbentuknya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 berawal dari inisiatif pemerintah sendiri untuk membahasnya dilingkup DPR setelah sekian lama berbagai masukan silih berganti dari organisasi wanita untuk secepatnya dibuat UU perkawinan yang baru, proses tersebut memakan waktu hingga 7 bulan yaitu dari pemerintah menyerahkan hasil RUU perkawinan yang dibuat oleh DPRGR hingga sampai semua fraksi menyetujui pasal demi pasal yaitu dari 77 pasal menjadi 66 pasal. Namun banyak pertentangan antar fraksi yang terjadi saat akan disahkanya RUU perkawinan tersebut, dari fraksi Persatuan berpandangan bahwa RUU tersebut banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan ini juga didukung oleh sebagian masyarakat dan organisasi Islam untuk merevisi pasal-pasal tersebut. Fraksi lainya justru berpandangan lain seperti dari fraksi Karya yang menggangap RUU tersebut sudah pas untuk dijadikan UU Perkawinan karena sudah banyak menyoroti kaum perempuan untuk urusan berumah tangga, hal ini juga didukung oleh pemerintah dan fraksi ABRI, sedangkan fraksi PDI bersikap netral dan hanya menyoroti masalah poligami dan monogaminya saja. Setelah disahkan pada 2 Januari 1974 oleh pemerintah dampak yang terjadi adalah wanita memiliki hak dalam urusan berumah tangga terutama dalam hal poligami, perceraian dan poligami pun menjadi berkurang serta biaya untuk membayar pensiunan PNS yang poligami menjadi dapat ditekan, namun dari hal itu dampak lain juga bermunculan seperti banyaknya perkawinan sirri serta semakin banyaknya masalah sosial akibat dari susahnya poligami.

Collaboration network of the authors

40 authors · 88 co-authorship links · 1 across different organisations · showing the 40 most connected

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • State University of Semarang
  • Universitas Halu Oleo
  • Universitas Airlangga
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Andy SuryadiState University of Semarang4
Hamdan Tri AtmajaAffiliation unknown3
Arif PurnomoAffiliation unknown3
Ufi SaraswatiAffiliation unknown2
Putri Agus WijayantiAffiliation unknown2
Cahyo Budi UtomoState University of Semarang2
Jayusman JayusmanState University of Semarang2
Wasino WasinoState University of Semarang2
Muhaimin HamzahUniversitas Halu Oleo1
Amadhan TakwirAffiliation unknown1
Ferani MulianingsihState University of Semarang1
Jefri AristiadiAffiliation unknown1
Fansuri Nur HidayatAffiliation unknown1
Ayun HaifaniAffiliation unknown1
Abdurahman KhubaibAffiliation unknown1
Siswati SiswatiUniversitas Airlangga1
Bain BainAffiliation unknown1
Claudea Cici NindhikaAffiliation unknown1
Muhammad BurhanudinAffiliation unknown1
Ria Erlita SariAffiliation unknown1
Amin YusufAffiliation unknown1
Solekan -Affiliation unknown1
Suwito Eko PramonoAffiliation unknown1
Dzurotul QorinaAffiliation unknown1
Fitrianis NovitaAffiliation unknown1
Kahfi Ananda GiatamaAffiliation unknown1
R. SuharsoAffiliation unknown1
Dika Restu AyuningtyasAffiliation unknown1
Ribut Tulus RahayuAffiliation unknown1
Romadi RomadiAffiliation unknown1
Sri Bulan RahmawatiAffiliation unknown1
Yakobus Riwi WijayaAffiliation unknown1
Andre KurniawanAffiliation unknown1
Diska Meizi ArindaAffiliation unknown1
Eny SetyowatiAffiliation unknown1
Kurnia DewiAffiliation unknown1
Lisa Novia HandaniAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/oai, first harvested 6 Nov 2026, last seen 8 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974</dc:title>
	<dc:creator>Rifai, Ahmad</dc:creator>
	<dc:creator>Sodiq, Ibnu</dc:creator>
	<dc:creator>Muntholib, Abdul</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Proses terbentuknya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 berawal dari inisiatif pemerintah sendiri untuk membahasnya dilingkup DPR setelah sekian lama berbagai masukan silih berganti dari organisasi wanita untuk secepatnya dibuat UU perkawinan yang baru, proses tersebut memakan waktu hingga 7 bulan yaitu dari pemerintah menyerahkan hasil RUU perkawinan yang dibuat oleh DPRGR hingga sampai semua fraksi menyetujui pasal demi pasal yaitu dari 77 pasal menjadi 66 pasal. Namun banyak pertentangan antar fraksi yang terjadi saat akan disahkanya RUU perkawinan tersebut, dari fraksi Persatuan berpandangan bahwa RUU tersebut banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan ini juga didukung oleh sebagian masyarakat dan organisasi Islam untuk merevisi pasal-pasal tersebut. Fraksi lainya justru berpandangan lain seperti dari fraksi Karya yang menggangap RUU tersebut sudah pas untuk dijadikan UU Perkawinan karena sudah banyak menyoroti kaum perempuan untuk urusan berumah tangga, hal ini juga didukung oleh pemerintah dan fraksi ABRI, sedangkan fraksi PDI bersikap netral dan hanya menyoroti masalah poligami dan monogaminya saja. Setelah disahkan pada 2 Januari 1974 oleh pemerintah dampak yang terjadi adalah wanita memiliki hak dalam urusan berumah tangga terutama dalam hal poligami, perceraian dan poligami pun menjadi berkurang serta biaya untuk membayar pensiunan PNS yang poligami menjadi dapat ditekan, namun dari hal itu dampak lain juga bermunculan seperti banyaknya perkawinan sirri serta semakin banyaknya masalah sosial akibat dari susahnya poligami.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2017-10-14</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/18401</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Journal of Indonesian History; Vol 4 No 1 (2015): JIH</dc:source>
	<dc:source>2549-0370</dc:source>
	<dc:source>2252-6633</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/18401/8902</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2015 Journal of Indonesian History</dc:rights>
</oai_dc:dc>